INSIBERNEWS – Gelombang keresahan tengah melanda para pedagang pakaian bekas di Pasar Gedebage, Bandung, setelah kebijakan baru pemerintah menghentikan masuknya barang thrifting impor ke Indonesia.
Aliansi Pedagang Pakaian Bekas Gedebage kompak mendesak Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa agar memberikan solusi konkret di tengah ketidakpastian yang mereka hadapi.
Baca Juga: Soroti Bencana di Sumatera, Mahfud MD Singgung Soal Perizinan Tambang dan Pengelolaan Hutan
Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari komitmen Menkeu Purbaya yang sebelumnya menegaskan bahwa dirinya ingin melindungi pasar domestik dari banjir pakaian bekas ilegal.
Namun bagi ribuan pedagang yang menggantungkan hidup dari thrifting, keputusan tersebut justru menghadirkan kekhawatiran baru: apakah usaha mereka masih punya masa depan?
Ketua Aliansi Pedagang Pakaian Bekas Gedebage, Dewa Iman Sulaeman, menceritakan bahwa dirinya sudah puluhan tahun bergantung pada jualan pakaian bekas impor. Ia mengaku kini hidup para pedagang seakan terpaku di persimpangan yang membingungkan—antara aturan baru dan tumpukan stok yang masih harus dijual demi bertahan hidup.
Baca Juga: Guru Cilincing Ditemukan Meninggal di Sekolah, Polisi Dalami Dugaan Gantung Diri
Dalam rapat bersama Komisi VI DPR di Jakarta, Selasa, 2 Desember 2025, Dewa menyampaikan permintaan langsung kepada pemerintah.
“Tolong disampaikan ke Pak Menkeu dan Pak Menteri UMKM agar ada kebijakan sementara. Kami butuh kepastian supaya bisa berdagang dengan tenang,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa para pedagang tidak berniat menantang aturan. Mereka hanya berharap diberi ruang bernapas sebelum aturan larangan diberlakukan sepenuhnya.
“Kalau thrifting benar-benar dibekukan atau dihentikan, ya sudah… tapi kami mohon stok yang ada ini bisa dihabiskan dulu. Setelah itu silakan cari solusi bersama,” imbuhnya.
Baca Juga: Donasi Meledak dalam 24 Jam, Ferry Irwandi Kumpulkan Rp10,3 M untuk Korban Banjir Sumatera
Dewa menggambarkan kondisi riil di lapangan. Ribuan pedagang—sekitar 1.080 orang di Gedebage saja—kini berada di ujung krisis. Menurutnya, larangan total tanpa transisi justru bisa mematikan usaha mikro yang selama ini menjadi tumpuan banyak keluarga.
“Yang saya khawatirkan itu pedagang eceran. Bagaimana nasib mereka ketika barang benar-benar berhenti masuk?” katanya.