INSIBERNEWS - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengumumkan kabar menggembirakan bagi para guru honorer di seluruh Indonesia. Dalam peringatan Hari Guru yang digelar di Balai Kota Surabaya, ia memastikan bahwa pemerintah akan menaikkan insentif bulanan untuk guru honorer mulai tahun 2026 mendatang.
Abdul Mu’ti menyampaikan bahwa pemerintah melihat perlunya peningkatan kesejahteraan bagi tenaga pendidik non-ASN yang selama ini menjadi ujung tombak penyelenggaraan pendidikan di banyak daerah.
“Tahun lalu insentif guru honorer berada di angka Rp 300.000 per bulan. Mulai 2026, pemerintah menambahkannya sebesar Rp 100.000,” tutur Mu’ti dalam sambutannya.
Menurutnya, kebijakan ini merupakan bagian dari langkah bertahap untuk memastikan bahwa para pendidik non-ASN mendapatkan penghargaan yang lebih layak atas tugas yang mereka emban. Meski belum ideal, ia menegaskan bahwa peningkatan ini menjadi bukti komitmen pemerintah untuk terus memperbaiki kualitas hidup guru.
Pada tahun 2025, pemerintah sebenarnya telah mengucurkan berbagai dukungan finansial bagi tenaga pendidik. Guru non-ASN yang telah memenuhi syarat memperoleh tunjangan sertifikasi sebesar Rp 2.000.000 per bulan. Sementara itu, guru ASN menerima tunjangan yang besarnya setara dengan satu kali gaji pokok masing-masing.
Baca Juga: Mawa Ungkap Bukti CCTV soal Dugaan Perselingkuhan Suami dan Inara Rusli: 'Zina Besar Banget!'
Selain bantuan finansial, pemerintah juga memprioritaskan peningkatan kualitas sumber daya manusia di sektor pendidikan. Pada tahun 2026, Kemendikdasmen akan memberikan beasiswa kepada 150.000 guru di berbagai wilayah Indonesia.
Program ini disiapkan untuk membantu guru yang belum menamatkan pendidikan D4 atau S1 agar dapat menyelesaikan studi melalui jalur Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL).
Program beasiswa ini diharapkan dapat menjawab tantangan pemerataan kualitas guru, terutama bagi tenaga pendidik yang sudah lama mengajar namun belum memiliki kualifikasi akademik yang dipersyaratkan.
“Kami ingin memastikan guru punya kesempatan yang sama untuk meningkatkan kompetensi, apa pun latar belakang dan kondisi ekonomi mereka,” kata Mu’ti.
Baca Juga: Cukai Rokok Tembus Rp176,5 Triliun, Bea Cukai Ungkap Faktor Pendorong Kenaikan Penerimaan
Sementara itu, pemerintah daerah juga diminta berkolaborasi aktif dengan pusat agar peningkatan insentif dan penyaluran tunjangan berjalan tepat sasaran. Pemerintah ingin memastikan bahwa tidak ada guru honorer yang tercecer dari daftar penerima karena masalah administrasi.
Mu’ti menambahkan, perhatian terhadap kesejahteraan guru akan terus menjadi prioritas nasional. Pasalnya, keberhasilan pendidikan tidak dapat dilepaskan dari kondisi tenaga pendidik yang menjalankan langsung proses belajar-mengajar di lapangan.