INSIBERNEWS – Wacana redenominasi rupiah kembali mencuri perhatian publik setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyinggungnya dalam sebuah pernyataan belum lama ini.
Topik penyederhanaan nominal mata uang ini sebenarnya bukan hal baru, karena isu serupa sempat mengemuka pada 2010 di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, namun kala itu pembahasan di tingkat RUU tak pernah berujung pada keputusan final.
Baca Juga: MUI Desak Pemerintah dan DPR untuk Evaluasi Aturan Lewat Fatwa Terbaru
Ekonom Anthony Budiawan kembali mengulas persoalan tersebut dalam sebuah podcast yang tayang di kanal YouTube Bambang Yudhoyono pada Senin, 24 November 2025. Ia menilai tak ada alasan mendesak yang membuat Indonesia perlu menjalankan proses redenominasi saat ini.
“Di 2010 itu tidak ada urgensi untuk redenominasi, nah sekarang apakah ada? Tidak ada juga,” ujarnya.
Menurut Anthony, salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah konteks waktu yang tepat. Ia menjelaskan bahwa redenominasi biasanya dilakukan oleh negara yang mengalami inflasi sangat tinggi dalam periode singkat.
“Kapan sebuah mata uang perlu redenominasi? Itu kalau inflasinya dalam setahun atau dua tahun melonjak ratusan hingga ribuan persen,” jelasnya.
“Itu perlu satu pemutusan mata rantai inflasi itu sendiri.”
Baca Juga: Mahfud MD Soroti Arah Demokrasi RI: Prosedur Semakin Ramai, Substansinya Makin Hilang?
Ia berpandangan bahwa persoalan utama di Indonesia bukanlah jumlah nol di mata uang, melainkan fundamental ekonomi yang masih rapuh. Anthony menyoroti kondisi transaksi berjalan yang cenderung defisit sejak lebih dari satu dekade terakhir, memperlihatkan bahwa tekanan terhadap rupiah sebenarnya berakar dari ketidakseimbangan struktural.
“Kalau transaksi kita berjalan defisit dan tidak ada perbaikan, akan terperosok lagi,” katanya.
Anthony juga menyinggung potensi efek lanjutan jika redenominasi diterapkan. Ia mewanti-wanti bahwa proses transisi dapat membuat harga-harga mengalami pembulatan yang merugikan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.
“Daya beli masyarakat kelas menengah bawah bisa tersedot, dan ini dikhawatirkan berdampak pada meningkatnya angka kemiskinan,” tuturnya.
Selain itu, kenaikan harga yang tidak tercatat dalam Indeks Harga Konsumen (IHK) bisa membuat inflasi tersamar dan semakin sulit dipantau.