INSIBERNEWS - Nama dokter Tifauzia Tyassuma, atau yang lebih dikenal dengan sebutan dokter Tifa, kini tengah menjadi sorotan publik. Aktivis dan penulis tersebut resmi ditetapkan sebagai salah satu dari delapan tersangka dalam kasus dugaan penyebaran isu ijazah palsu Presiden Joko Widodo oleh Polda Metro Jaya.
Menanggapi status hukumnya itu, dokter Tifa akhirnya buka suara. Ia menegaskan bahwa dirinya akan tetap menghormati dan mengikuti seluruh proses hukum yang berjalan. Menurutnya, jalur hukum adalah ruang yang tepat untuk membuktikan kebenaran yang selama ini ia perjuangkan.
Baca Juga: Roy Suryo Anggap Penetapan Tersangka Dirinya Bentuk Kriminalisasi, Sebut Hanya Teliti Dokumen Publik
“Saya menghargai dan menghormati proses hukum. Dengan cara ini, semoga semuanya bisa berjalan terang benderang, karena kebenaran harus punya pijakan,” ujar dokter Tifa dalam pernyataannya, Jumat (7/11/2025).
Ia menambahkan bahwa seluruh urusan hukum kini telah ia serahkan kepada tim kuasa hukumnya agar proses bisa berjalan dengan profesional dan objektif.
“Untuk proses ini, saya menyerahkan sepenuhnya kepada tim kuasa hukum saya,” sambungnya dengan tenang.
Baca Juga: Ledakan Heboh di SMAN 72 Kelapa Gading Saat Salat Jumat, Puluhan Siswa Jadi Korban Luka
Meski begitu, dokter Tifa tetap berpegang pada keyakinannya bahwa apa yang ia lakukan bukan bentuk pelanggaran, melainkan upaya mencari kebenaran. Ia menyebut perjuangan semacam ini memang tidak mudah dan sering kali diwarnai tantangan berat.
“Memperjuangkan kebenaran itu pasti melewati jalan yang terjal dan berliku,” ungkapnya.
“Semua proses ini saya serahkan sepenuhnya kepada Allah. Saya sudah siap lahir dan batin menghadapi apapun yang terjadi. Hasbunallah wanikmal wakil nikmal maula wanikman nasir,” lanjutnya dengan nada penuh keteguhan.
Baca Juga: 8 Orang Jadi Tersangka Kasus Isu Ijazah Palsu Jokowi, Polisi Buka Dua Klaster Penyebar Fitnah
Sikap dokter Tifa ini mendapat perhatian publik, terlebih karena ia bukan satu-satunya tokoh yang ditetapkan sebagai tersangka.
Sebelumnya, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo juga sudah lebih dulu ditetapkan dengan tuduhan serupa. Roy bahkan menyebut penetapan itu sebagai preseden buruk bagi kebebasan penelitian publik.