news

Kementerian PU Gaspol, Kontrak Proyek Masif Dimulai November untuk Genjot Serapan Anggaran

Sabtu, 18 Oktober 2025 | 11:38 WIB
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Dody Hanggodo (Foto : Instagram/dody_hanggodo)

INSIBERNEWS — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bersiap menggeber pelaksanaan proyek infrastruktur secara besar-besaran mulai November 2025 mendatang. Langkah ini diambil demi mempercepat serapan anggaran negara yang hingga pertengahan Oktober masih berada di bawah angka 50 persen.

Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan, percepatan ini menjadi prioritas agar program pembangunan tidak terhambat oleh lambatnya realisasi keuangan.

Ia menyebut, seluruh jajarannya kini sedang mempersiapkan proses kontrak ribuan paket pekerjaan yang akan digulirkan dalam waktu dekat.

Baca Juga: Sentuhan Baru Pemerintah, BLT Prabowo Bikin Napas Lega Warga Kecil di Tengah Hidup yang Berat

“Kita kejar supaya semua kontrak bisa cepat selesai. Targetnya, awal-awal November nanti sudah mulai jalan di lapangan,” ujar Dody usai menerima kunjungan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di kantor Kementerian PU, Jumat (17/10/2025).

Menurut Dody, sebagian besar proyek sebenarnya sudah melalui proses tender sejak awal tahun. Namun, adanya kebijakan blokir anggaran yang sempat diberlakukan untuk efisiensi keuangan negara membuat beberapa kegiatan tertunda dan belum bisa ditandatangani kontraknya.

“Begitu blokir dibuka, kami langsung gerak cepat. Fokus kami sekarang adalah mempercepat transisi dari tahap administrasi ke pelaksanaan fisik di lapangan,” tambahnya.

Baca Juga: Jangkau 140 Juta Warga Indonesia, Prabowo Instruksikan Tambah BLT

Dody menyebut, proyek-proyek yang akan segera dimulai mencakup pembangunan dan perbaikan jalan nasional, jembatan, jaringan irigasi, serta infrastruktur penanggulangan banjir di berbagai daerah. Sejumlah wilayah di Jawa, Sumatra, dan Kalimantan disebut akan menjadi prioritas utama dalam gelombang kontrak tahap pertama ini.

Pihaknya juga tengah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) agar proses percepatan ini tetap transparan dan sesuai aturan.

“Kami ingin penyerapan anggaran cepat, tapi juga akuntabel. Jadi setiap tahap akan tetap kami awasi,” tegas Dody.

Baca Juga: Pemerintah Bakal Atur BBM Campur Etanol 10 Persen, Bagaimana Risiko di Lapangan?

Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyambut baik langkah cepat Kementerian PU tersebut. Ia menilai, percepatan proyek infrastruktur bisa menjadi salah satu penggerak ekonomi nasional di akhir tahun, terutama dalam menciptakan lapangan kerja dan mendongkrak perputaran uang di daerah.

“Ini penting untuk menjaga momentum ekonomi. Infrastruktur punya efek berantai yang besar, dari pekerja konstruksi sampai sektor logistik,” ujar Purbaya.

Halaman:

Tags

Terkini