“Pada dasarnya, aparat harus mendahulukan pemeriksaan sebelum menetapkan seseorang sebagai tersangka,” tegas Habibus.
Baca Juga: Telat Lapor Akuisisi Tokopedia, TikTok Didenda KPPU Rp15 Miliar
Menanggapi hal ini, LBH Surabaya bersama keluarga Paul mendesak Kapolda Jawa Timur segera membebaskan Paul.
Mereka juga meminta Komnas HAM turun tangan melakukan investigasi atas dugaan kriminalisasi aktivis pro-demokrasi.
Selain itu, Ombudsman RI diminta menyelidiki dugaan maladministrasi, sementara Kompolnas diharapkan memperketat pengawasan terhadap jalannya proses hukum.
Baca Juga: DPR Terima Draf Revisi UU Ketenagakerjaan, Buka Ruang Aspirasi Pekerja
Kasus Paul menambah daftar panjang kontroversi penangkapan aktivis yang dianggap sarat kriminalisasi.
Publik menanti bagaimana aparat dan lembaga pengawas merespons desakan dari berbagai pihak agar proses hukum berjalan transparan, adil, dan sesuai dengan prinsip negara hukum.