INSIBERNEWS - Besaran tunjangan perumahan untuk anggota DPRD Jawa Barat kembali menjadi sorotan. Angka yang mencapai Rp71 juta per bulan itu memantik kritik luas dari masyarakat karena dianggap tidak sejalan dengan kondisi ekonomi warga yang tengah sulit. Banyak yang menilai, angka tersebut terlalu besar dibandingkan realitas yang dihadapi rakyat.
Baca Juga: Pickup Terguling Usai Hindari Tabrakan, Muatan Berserakan di Jalan Raya
Wakil Ketua DPRD Jabar, MQ Iswara, mencoba memberikan penjelasan. Menurutnya, meski jumlah tunjangan terlihat fantastis, pada kenyataannya biaya hidup di Bandung, khususnya untuk urusan tempat tinggal, tidaklah murah. Ia bahkan menyebut banyak anggota dewan yang tetap harus menyicil kontrakan atau apartemen.
“Rp71 juta itu kalau untuk rumah di kawasan strategis Bandung, belum tentu cukup. Banyak teman-teman dewan masih harus berutang untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal,” ungkap Iswara.
Baca Juga: TRAGIS! Kecelakaan Maut Antara Mobil dan Truk Terjadi Di Tol Cipularang KM 111, 2 Orang Tewas
Pernyataan itu justru semakin memancing reaksi publik. Sebagian warga menilai alasan tersebut kurang relevan, mengingat mayoritas masyarakat hanya bisa bermimpi memiliki penghasilan puluhan juta per bulan. Kritik di media sosial pun membanjir, dengan banyak yang menuntut adanya transparansi soal penggunaan anggaran.
Selain tunjangan rumah, anggota DPRD Jabar juga disebut bisa membawa pulang total penghasilan hingga Rp92 juta per bulan. Namun, Iswara menjelaskan bahwa angka tersebut belum bersih.
Ada berbagai potongan yang harus ditanggung, mulai dari cicilan bank, iuran fraksi partai, hingga asuransi.
“Setelah semua dipotong, take home pay kami bisa jadi hanya sekitar Rp15 juta,” tambahnya.
Meski sudah dijelaskan, publik tetap menilai besaran tunjangan itu tidak masuk akal. Mereka menyoroti ketimpangan yang begitu jelas, apalagi di tengah kondisi ekonomi yang penuh tekanan.
Tidak sedikit yang membandingkan penghasilan anggota dewan dengan upah minimum pekerja di Jawa Barat yang masih berkisar di angka Rp2–3 jutaan.
Baca Juga: Tuai Sorotan Usai Ketahuan Unfollow, Kini Budi Arie Kembali Follow Prabowo, Begini Kata Pengamat
Isu ini akhirnya memicu desakan agar pemerintah daerah bersama DPRD melakukan evaluasi terkait besaran tunjangan. Transparansi dan akuntabilitas dianggap penting, supaya masyarakat tidak merasa dikhianati oleh wakilnya sendiri.