Langkah DKI Jakarta sejalan dengan upaya pemerintah pusat yang terus mendorong pengendalian konsumsi rokok di Indonesia.
Mengingat prevalensi perokok di Jakarta terbilang cukup tinggi, kebijakan ini diharapkan bisa menjadi instrumen penting untuk mengubah perilaku masyarakat sekaligus menjaga kualitas kesehatan publik.
Baca Juga: Kang Daniel Didenda Bayar Rp47 Miliar, Kasus Konser Bikin Kontroversi di Korea Selatan
Dengan regulasi baru ini, Pemprov DKI ingin menunjukkan bahwa kebijakan fiskal tidak hanya berorientasi pada pendapatan, tetapi juga keberlanjutan. Pajak rokok kini bukan sekadar angka di APBD, melainkan alat nyata untuk membangun Jakarta yang lebih sehat, adil, dan berkelanjutan bagi warganya.