INSIBERNEWS - Menjadi sorotan hangat, sebuah video terkait insiden
aksi 'Free Papua-Maluku' yang diduga dilakukan oleh oknum di forum Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), Amerika Serikat, viral di medsos.
Terlihat sejumlah orang berpakaian adat membawa tulisan 'Free Papua', 'Free Maluku' dan 'Free Aceh' di sebuah forum PBB United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues (UNPFII).
Forum tersebut merupakan forum yang membahas isu terkait masyarakat adat, terutama terkait dengan pembangunan, hak asasi manusia dan lingkungan.
Baca Juga: Mom! Perhatikan 5 Hal Ini Supaya Bayi Kamu Nggak Kuning, Yuk Simak!
Menanggapi hal tersebut, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI mengungkap oknum itu datang ke forum PBB dengan bendera NGO Non-governmental organization atau Lembaga Swadaya Masyarakat.
Juru Bicara Kemlu RI, Roy Soemirat menilai tindakan itu tidak etis lantaran dinilai telah menyalahgunakan forum tersebut untuk kepentingan kelompok tertentu.
"Mungkin dapat dikatakan orang-orang yang tidak bertanggungjawab bahkan tidak memiliki etika untuk berperilaku di dalam masyarakat," ujar Roy saat konferensi pers di Kantor Kemlu RI, Jakarta, pada Jumat, 25 April 2025.
Baca Juga: Kasus Pengadaan Alkes RSUD Batin Mangunang, Kejari Tanggamus Tetapkan Dua Tersangka Baru
Diterangkan oleh Roy bahwa forum tersebut digunakan oleh negara-negara anggota PBB untuk melakukan tukar pikiran mengenai upaya pemberdayaan masyarakat.
Selain itu, forkum UNPFII itu juga membahas kerja sama antara negara-negara yang memiliki kesamaan pandangan mengenai upaya pemberdayaan masyarakat.
Roy menilai, meski delegasi tersebut datang ke forum tersebut dengan bendera NGO, tidak boleh menyalahgunakan forum tersebut untuk kepentingan kelompoknya.
Baca Juga: Prabowo Kirim Surat Duka ke Vatikan, Beri Empati Mendalam atas Wafatnya Paus Fransiskus
Oleh sebab itu, Roy mengkritik delegasi tersebut sebagai orang yang mencari sensasi.
"Karena bagaimanapun forum ini juga dibentuk dengan salah satu isu yang paling utamanya adalah akan melakukan tukar menukar pikiran dengan mempertimbangkan dengan menghormati kedaulatan," terang Roy.