Presiden Prabowo: Hakim Harus Berintegritas, Tegakkan Keadilan Tanpa Pandang Bulu

INSIBERNEWS - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan pentingnya peran hakim dalam menegakkan keadilan bagi seluruh rakyat tanpa terkecuali.

Pernyataan ini ia sampaikan saat menghadiri Sidang Istimewa Laporan Tahunan Mahkamah Agung 2024 yang berlangsung di Balairung Gedung Mahkamah Agung RI, Jakarta, pada Rabu (19/2/2025).

Baca Juga: SPBU di Sukabumi Disegel, Pertamina dan Polri Tegas Tindak Kecurangan BBM

Dalam sambutannya, Prabowo menekankan bahwa para hakim harus memiliki integritas tinggi dan berani dalam menjalankan tugasnya, terutama dalam memberantas korupsi.

"Atas nama rakyat Indonesia, saya mengimbau kepada para hakim, jadilah pengayom dan pelindung rakyat. Berilah keadilan, tegakkan hukum tanpa pandang bulu," ujar Presiden.

Baca Juga: Israel Mulai Negosiasi Tahap Kedua Gencatan Senjata di Gaza, Tuntut Demiliterisasi Penuh

Ia juga mengingatkan bahwa dalam sistem demokrasi, kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif memiliki kedudukan yang setara. Oleh karena itu, hakim harus mampu menjalankan fungsinya secara independen dan tidak terpengaruh oleh tekanan dari pihak mana pun.

"Hakim harus berani menegakkan kebenaran, kejujuran, dan keadilan. Kita harus bekerja sebaik-baiknya untuk masa depan anak cucu kita," tambahnya.

Baca Juga: Profil Ahmad Nuri Fasya yang Dapat Kartu Kuning Lawan Persis Solo di BRI Liga 1 2025

Sidang Istimewa Laporan Tahunan Mahkamah Agung merupakan agenda rutin yang digelar sebagai bentuk pertanggungjawaban lembaga tersebut kepada publik. Tahun ini, acara tersebut mengusung tema

"Dengan Integritas, Peradilan Berkualitas", yang sejalan dengan harapan pemerintah agar sistem peradilan di Indonesia semakin profesional dan berorientasi pada keadilan substantif.

Baca Juga: AS-Rusia Mulai Jalur Damai, Sepakat Perbaiki Hubungan Diplomatik dengan Ukraina

Ketua Mahkamah Agung RI, Sunarto, dalam pidatonya menyampaikan berbagai capaian lembaga peradilan selama setahun terakhir. Ia memaparkan jumlah perkara yang telah diputus, sisa perkara yang masih dalam proses, serta upaya peningkatan kualitas layanan hukum bagi masyarakat.

Dengan komitmen bersama antara pemerintah dan lembaga yudikatif, diharapkan sistem peradilan di Indonesia semakin transparan, berkeadilan, dan mampu memberikan kepastian hukum bagi seluruh rakyat.