Dampak Efisiensi pada Pendidikan SMK dan Vokasi buat Pelatihan dan Sertifikasi Terancam Hilang, DPR: Mereka Perlu Pelatihan!

INSIBERNEWS - Dampak dari kebijakan efisiensi anggaran yang tengah dijalani pemerintah nampaknya sangat mempengaruhi pendidikan Sekolah Menengah dan Kejuruan (SMK) serta vokasi.

Pemotongan anggaran ini berdampak signifikan pada Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus.

Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Suharti, menyebut anggaran sebesar Rp1,927 triliun milik Ditjen Vokasi kini berkurang hingga Rp1,408 triliun, dan menyisakan lebih dari Rp519 miliar saja akibat pemangkasan.

Baca Juga: Waduh! Indonesia Masuk 4 Besar Negara dengan Kasus Pornografi Anak Tertinggi di dunia

"Vokasi memang sangat tertekan sekali," ujar Suharti dalam Rapat Kerja bersama Komisi X, seperti dikutip dari tayangan YouTube TVR Parlemen, Jumat 14 Februari 2025.

Salah satu program yang terdampak cukup besar adalah Pendidikan dan Pelatihan Vokasi, yang anggarannya merosot dari Rp1,195 triliun menjadi hanya Rp132,4 miliar.

DPR Tekankan Pentingnya Pendidikan Vokasi
Menyoroti hal ini, Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS, Ledia Hanifa Amaliah, menekan pentingnya pendidikan vokasi dalam membekali lulusan dengan keterampilan yang relevan untuk masa depan.

Baca Juga: Terdapat Perubahan Skema, Dana APBD Rp22 Juta untuk Retret Kepala Daerah Dikembalikan, Bagaimana Kelanjutannya?

"Pendidikan vokasi itu penting untuk mendapat perhatian, karenanya memang harus dicermati dengan luar biasa," ucap Hanifa.

"Mereka perlu keterampilan yang dipakai untuk di masa depan untuk membuat mereka mandiri dan tidak menjadi beban negara. Berarti kan harus ada keterampilan yang diberikan," tambahnya.

Namun, beberapa program penting justru mengalami pemangkasan, seperti pendidikan dan pelatihan bagi pendidik vokasi serta sertifikasi kompetensi siswa SMK yang bahkan dihapus.

Baca Juga: Wow! Jokowi Ungkap Prabowo Adalah Presiden dengan Dukungan Terkuat di Seluruh Dunia, Ini Faktanya

"Dukungan terhadap program prioritas seperti bimtek, sosialisasi, peningkatan kapasitas termasuk monev kami kurangi sangat banyak sebagai arahan Bapak Presiden untuk mengurangi kegiatan-kegiatan tersebut," jelas Suharti.

"Apalagi dicantumkan juga perjadin (perjalanan dinas) harus dikurangi bahkan kurang dari 50%. Jadi memang sangat berat," imbuhnya lagi.