Pemerintah Alihkan Anggaran Infrastruktur ke Program Prioritas Seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Apa Dampaknya?

INSIBERNEWS - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas Djiwandono mengonfirmasi bahwa anggaran infrastruktur tahun 2025 telah dikurangi untuk mendukung program prioritas seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG), ketahanan pangan, dan program strategis lainnya.

“Pengurangan anggaran infrastruktur bukan berarti pembangunan infrastruktur diabaikan. Ini adalah soal prioritas untuk mendukung program-program yang berdampak jangka panjang,” ujar Thomas di Jakarta, Rabu (15/1/2025).

Thomas menjelaskan bahwa program MBG, yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, menjadi salah satu fokus utama pemerintah tahun ini.

 Baca Juga: Menhut Raja Juli Antoni Tegaskan Pemerintah Tidak Akan Lakukan Deforestasi untuk Lahan Pangan dan Energi: Pemerintah Tidak Deforestasi!

Pendekatan Baru dalam Pembangunan Infrastruktur

Meski anggaran infrastruktur dikurangi, Thomas menegaskan bahwa pembangunan tetap menjadi prioritas dengan pendekatan berbeda. Infrastruktur akan lebih mengandalkan skema investasi Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dan Public-Private Partnership (PPP).

“Dana APBN akan difokuskan untuk sektor yang tidak bersifat komersial. Untuk proyek komersial, kita akan mengoptimalkan investasi swasta,” tambahnya.

Impor Sapi Perah untuk Dukung Program MBG

Salah satu langkah konkrit mendukung program MBG adalah impor 200 ribu sapi perah untuk memenuhi kebutuhan susu. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengungkapkan, pemerintah telah merampungkan regulasi terkait impor sapi perah dari berbagai negara.

“Kami harap 200 ribu sapi perah dapat masuk hingga akhir tahun 2025, dengan dukungan dari 160 perusahaan lokal dan internasional yang telah berkomitmen,” kata Sudaryono di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (14/1/2025).

Selain itu, pemerintah mempercepat penyediaan lahan peternakan untuk menampung sapi-sapi impor ini, memastikan kebutuhan susu untuk program MBG dapat terpenuhi.

 Baca Juga: Pemerintah Jakarta Tegas! Mobil Pejabat Dilarang Gunakan Jalur Transjakarta, Koridor 1 Tetap Beroperasi, Simak Aturan Baru Pemprov Jakarta

Komitmen Jangka Panjang

Kebijakan ini menunjukkan fokus pemerintah pada pembangunan berkelanjutan yang mencakup infrastruktur sosial seperti gizi masyarakat dan ketahanan pangan.