Begini Tanggapan Pemerintah dan DPR Mengenai Putusan MK Hapus Presidential Threshold

Hal tersebut akan dilakukan oleh pemerintah jika diperlukan dengan bekerja sama bersama DPR.

“Jika diperlukan perubahan dan penambahan norma dalam UU Pemilu akibat penghapusan presidential threshold, maka pemerintah tentu akan menggarapnya bersama-sama dengan DPR,” ujar Yusril Ihza Mahendra.

Baca Juga: Siapa Chul Su? Boneka Baru di Squid Game 3 yang Disebut Jadi Pacar Boneka Young-Hee

Di sisi lain, Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda mengatakan bahwa keputusan MK adalah final dan juga mengikat.

Maka DPR akan menghormati putusan MK serta segera melakukan tindak lanjut.

"Apa pun itu, Mahkamah Konstitusi putusannya adalah final and binding. Oleh karena itu, kami menghormati dan berkewajiban untuk menindaklanjutinya," ujar Rifqinizamy Karsayuda.***