Survei: Politisi Jadi Profesi yang Paling Tidak Dipercaya Publik di Indonesia

INSIBERNEWS – Profesi politisi kembali menjadi sorotan publik di Indonesia. Berdasarkan hasil survei dari lembaga riset pasar Ipsos dalam laporan Ipsos Global Trustworthiness Index 2024 yang dirilis Oktober lalu, politisi dinyatakan sebagai profesi yang paling tidak dipercaya oleh masyarakat Indonesia.

Baca Juga: Zelensky Sebut Putin Tidak Manusiawi Usai Serangan Rudal di Hari Natal

Hasil survei menunjukkan, tingkat ketidakpercayaan terhadap politisi mencapai angka 45 persen. Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan profesi lainnya, menjadikan politisi menempati urutan teratas sebagai profesi yang dianggap kurang dapat dipercaya oleh masyarakat.

Baca Juga: Tragis! Pesawat Azerbaijan Airlines Jatuh, 38 Korban Jiwa

Di posisi kedua, polisi dan anggota pemerintahan atau menteri mencatatkan tingkat ketidakpercayaan yang sama, yakni sebesar 41 persen.

Sementara itu, profesi seperti pemengaruh media sosial (influencer) dan pengacara juga masuk dalam daftar, meskipun angkanya lebih rendah, masing-masing 25 persen dan 24 persen.

Baca Juga: Polres Subang Berhasil Ungkap Kasus Tindak Pidana Penyalahgunaan Obat Keras Tanpa Izin, ini Kronologisnya

Sebaliknya, politisi dan anggota pemerintahan/menteri juga menduduki peringkat terbawah dalam hal tingkat kepercayaan publik, dengan angka masing-masing hanya sebesar 25 persen.

Profesi polisi berada sedikit lebih baik, tetapi tetap rendah, dengan tingkat kepercayaan sebesar 28 persen.

Baca Juga: RS Indonesia di Gaza Dikepung Tentara Israel, Pasien dan Staf Diminta Mengungsi

Temuan ini mencerminkan adanya krisis kepercayaan yang signifikan terhadap figur-figur yang memiliki peran penting dalam pengelolaan negara dan keamanan masyarakat.

Laporan ini menjadi peringatan penting bagi para pemangku kepentingan untuk lebih fokus pada transparansi, integritas, dan komunikasi yang baik dengan publik.

Baca Juga: Bus Ziarah Kecelakaan di Tol Cipularang, Dua Orang Meninggal Dunia

Kepercayaan masyarakat adalah fondasi utama yang harus diperbaiki untuk memperkuat hubungan antara pemerintah, aparat, dan masyarakat luas.