Presiden Yoon Suk Yeol Ngotot Tak Akan Mundur, Siap Lawan Pemakzulan di Parlemen

INSIBERNEWS - Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol, kembali menegaskan sikapnya untuk tidak mundur dari jabatannya meskipun tengah menghadapi upaya pemakzulan dari partai oposisi.

Dalam pidato yang disiarkan langsung pada Kamis (12/12/2024), Yoon menyatakan bahwa dirinya akan melawan proses pemakzulan yang tengah digulirkan di Majelis Nasional.

Baca Juga: Kecelakaan Maut di Lampung, Bus Masuk Jurang 70 Meter dan Terbakar, Tiga Tewas

Pemakzulan ini diajukan oleh Partai Demokrat, yang merupakan oposisi utama di parlemen Korea Selatan, terkait keputusan kontroversial Yoon untuk memberlakukan status darurat militer pekan lalu.

Keputusan Yoon untuk menerapkan status darurat militer yang hanya berlaku enam jam pada Selasa (3/12/2024), yang kemudian dibatalkan setelah parlemen menolaknya, masih menjadi sorotan.

Baca Juga: Kejaksaan Negeri Medan Juara III KPK Awards 2024! Tunjukkan Kerja Profesional dan Raih Penghargaan, Ini Rahasia Suksesnya!

Dalam pidatonya, Yoon membela langkah tersebut dengan mengatakan bahwa keputusan itu diambil semata-mata demi kepentingan negara dan bukan untuk tujuan pribadi.

“Apakah saya dimakzulkan atau diselidiki, saya akan menghadapinya dengan adil,” kata Yoon, menambahkan bahwa langkah tersebut adalah keputusan politik yang sangat terukur untuk melindungi negara dari ancaman internal.

Baca Juga: Megawati Kritik Anggaran Makan Bergizi Gratis, Sebut Rp10.000 Terlalu Kecil

Presiden Yoon juga menanggapi tuduhan bahwa tindakannya merupakan sebuah pemberontakan. Dia bersumpah akan terus berjuang untuk melawan upaya pemakzulan dan proses hukum yang tengah dia hadapi.

"Saya akan berjuang sampai akhir bersama rakyat," ujarnya, seraya mengungkapkan penyesalan atas ketidaknyamanan yang disebabkan oleh penerapan darurat militer tersebut.

Baca Juga: Kejaksaan Negeri Palembang Raih KPK Award, Ini Bukti Keberhasilan dalam Penanganan Kasus Korupsi!

Meski demikian, Yoon menegaskan bahwa keputusan darurat militer diambil untuk mempertahankan tatanan konstitusional dan mempertahankan kepentingan nasional dari upaya kelompok oposisi yang mencoba menggoyahkan pemerintahannya.

Pemakzulan yang diajukan oleh Partai Demokrat semakin mendapat perhatian, terutama setelah partai tersebut mengusulkan pemangkasan anggaran untuk tahun 2025.