Rakyat, sebagai pihak yang paling terdampak, mungkin mengalami layanan publik yang kurang optimal atau bahkan terabaikan. Selain itu, nepotisme dapat memperburuk ketimpangan sosial dan ekonomi.
Baca Juga: Curhat Intan Nabila di Hari Ulang Tahun Pernikahan yang ke 5 Tahun Dengan Armor Toreador
Ketika akses ke kesempatan kerja atau layanan publik dikuasai oleh jaringan keluarga, individu dari latar belakang kurang beruntung atau kurang memiliki koneksi keluarga mungkin diperlakukan tidak adil.
Ini memperlebar kesenjangan sosial dan merusak keadilan sosial. Oleh karena itu rakyat Indonesia melakukan protes ketika melihat politik semakin terang benderang menunjukkan nepotisme.
Rakyat menuntut lingkungan yang adil dan efektif, penting untuk memastikan bahwa posisi dan kesempatan diberikan berdasarkan kualifikasi dan merit, bukan hubungan keluarga.***
Artikel Terkait
Geram! Tanggapan Presiden Jokowi Terkait Perbedaan Putusan MK dan DPR Soal UU Pilkada Dinilai Mengecewakan
Abaikan DPR, KPU dengan Tegas Merujuk pada Putusan MK untuk Pendaftaran Pilkada
Sikap Guru Besar UI Soal UU Pilkada : Telah Terjadi Krisis Konstitusi, Pembangkangan DPR!
Guru Besar UI Bedah Apa Saja Kesalahan DPR yang Dilakukan Secara Terang-terangan
Email DPR Diduga Diretas, Kirim Pesan Perlawanan ke Ribuan Orang