Dikritik Soal Banjir, Pramono Tegaskan Jakarta Tak Lagi Pakai Pola Lama

INSIBERNEWS - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung akhirnya angkat bicara menanggapi kritik yang dilayangkan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) terkait penanganan banjir di Ibu Kota. Ia menegaskan, pemerintah provinsi tidak sekadar mengulang pendekatan lama yang selama ini dinilai belum efektif.

Pramono menyatakan, Pemprov DKI kini mengambil langkah-langkah yang lebih berani dan struktural, termasuk normalisasi sejumlah aliran sungai yang selama bertahun-tahun tak tersentuh.

Menurutnya, upaya ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk mengurangi risiko banjir secara signifikan.

Baca Juga: Gabung Dewan Gaza Bentukan Trump, Indonesia Diingatkan Jangan Terseret Agenda Terselubung

Ia mencontohkan normalisasi Sungai Ciliwung, Kali Krukut, hingga Kali Cakung Lama yang disebutnya belum pernah dilakukan secara menyeluruh sebelumnya. Proyek-proyek tersebut, kata Pramono, menjadi fokus baru pemerintah daerah di tengah tekanan banjir yang kian kompleks akibat perubahan iklim dan urbanisasi.

“Sebenarnya saya tidak mengulang cara lama, termasuk normalisasi Ciliwung, Krukut, sampai Kali Cakung Lama yang selama ini belum pernah dilakukan,” ujar Pramono kepada wartawan.

Baca Juga: Skandal Gagal Bayar DSI Rp2,4 Triliun, Kantor SCBD Digeledah Polisi

Namun, Pramono tidak menutup mata bahwa kebijakan tersebut memiliki konsekuensi sosial yang tidak ringan. Normalisasi sungai membutuhkan pembebasan lahan dan relokasi warga yang selama ini bermukim di bantaran kali, sebuah langkah yang kerap memicu penolakan di lapangan.

“Ini membutuhkan biaya besar dan pasti tidak populer. Harus memindahkan warga, menyiapkan rumah susun, dan dalam praktiknya pasti ada gesekan, mau tidak mau,” lanjutnya.

Baca Juga: Gaji Tak Sampai UMR, Kesejahteraan Guru Honorer Jadi Sorotan, Ini Kata Ferry Irwandi

Ia menegaskan, pemerintah akan mengedepankan pendekatan persuasif dan memastikan warga terdampak mendapat hunian pengganti yang layak. Menurut Pramono, penanganan banjir tidak bisa hanya berfokus pada infrastruktur, tetapi juga harus memperhatikan aspek keadilan sosial.

Kritik dari WALHI dan LBH sebelumnya menyoroti kekhawatiran bahwa normalisasi sungai berpotensi mengulang pola lama yang dinilai kurang berpihak pada masyarakat kecil. Kedua lembaga itu mendorong solusi berbasis lingkungan dan partisipasi warga sebagai alternatif penanganan banjir.

Baca Juga: Menkeu Siapkan Mutasi Besar-besaran di Ditjen Pajak, Sinyal Bersih-bersih Birokrasi

Menanggapi hal tersebut, Pramono menyatakan pemerintah tetap terbuka terhadap masukan dari masyarakat sipil. Ia menilai kritik sebagai bagian penting dari proses demokrasi, namun menekankan bahwa keputusan yang diambil harus mempertimbangkan kepentingan Jakarta secara keseluruhan.