Menkeu Purbaya Murka! Perusahaan Baja China Diduga Main Curang dan Rugikan Industri Dalam Negeri

INSIBERNEWS - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa secara terbuka menyampaikan kekesalannya terhadap sejumlah perusahaan baja asal China yang diduga bertahun-tahun menghindari kewajiban pajak di Indonesia. Ia menilai praktik tersebut sebagai bentuk pelecehan terhadap kedaulatan hukum dan sistem perpajakan nasional.

Dalam pernyataannya, Purbaya mengungkapkan bahwa pemerintah telah mengantongi data sekitar 40 perusahaan China yang terindikasi tidak patuh pajak.

Dari jumlah tersebut, dua perusahaan besar kini menjadi sorotan utama karena dinilai memiliki dampak signifikan terhadap pasar baja domestik.

Baca Juga: Hati Miris! Gaji Guru PAUD Viral, Ada yang Hanya Terima Rp100 Ribu per Bulan

Meski demikian, Purbaya belum bersedia membuka identitas kedua perusahaan tersebut ke publik. Ia menegaskan, langkah pemerintah saat ini masih fokus pada pendalaman dan penguatan bukti sebelum masuk ke tahap penindakan yang lebih tegas. 

Menurut Purbaya, perusahaan-perusahaan tersebut bukan pemain baru. Mereka sudah lama beroperasi di Indonesia dan secara perlahan menguasai pasar dalam negeri tanpa menjalankan kewajiban fiskal sebagaimana mestinya.

Baca Juga: Ratusan Sekolah Direhab, Gubernur Andi Sudirman Perkuat Fondasi Pendidikan Sulsel

“Mereka menguasai ini, di sini, diam-diam,” ujar Purbaya dengan nada tegas.

“Perusahaan-perusahaan China yang ilegal ini bermain senyap di Indonesia dan menguasai pasar domestik. Sementara perusahaan baja nasional yang patuh pajak justru terdesak,” lanjutnya.

Ia menilai kondisi tersebut sangat merugikan industri dalam negeri. Perusahaan baja lokal yang taat aturan harus bersaing secara tidak seimbang dengan produk impor yang dijual lebih murah karena beban pajaknya dihindari.

Baca Juga: Jabatan Desa Diperdagangkan, KPK Temukan Rp2,6 Miliar dalam Karung di Pati

Akibatnya, tidak sedikit industri baja nasional yang mengalami tekanan berat, bahkan terpaksa menghentikan operasional. Situasi ini, kata Purbaya, tidak bisa dibiarkan karena menyangkut keberlangsungan sektor strategis nasional.

“Banyak yang tutup. Masa ini mau kita biarkan? Ini ancaman serius bagi industri dan penerimaan negara,” tegasnya.

Pemerintah, lanjut Purbaya, akan mengambil langkah tegas dan terukur untuk menertibkan praktik usaha yang melanggar aturan. Penegakan hukum perpajakan dan perlindungan industri dalam negeri akan menjadi prioritas guna memastikan persaingan usaha yang adil dan sehat.***