Puluhan Desa Lenyap Akibat Bencana, Pemerintahan Desa di Aceh Paling Terpukul

Photo Author
Adi Sutiyawan, Insibernews
- Senin, 29 Desember 2025 | 17:06 WIB
Cerita warga Aceh Tamiang saat banjir datang pada 27 November 2025. (Instagram/adlionksyah)
Cerita warga Aceh Tamiang saat banjir datang pada 27 November 2025. (Instagram/adlionksyah)

INSIBERNEWS - Bencana alam kembali meninggalkan luka mendalam di sejumlah wilayah Indonesia. Data terbaru Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat, sebanyak 22 desa dinyatakan hilang akibat bencana yang melanda Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Selain itu, ribuan fasilitas pemerintahan desa mengalami kerusakan berat hingga tak lagi bisa difungsikan.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan, dari total desa yang hilang tersebut, Aceh menjadi daerah dengan jumlah terbanyak.

Sebanyak 13 desa di provinsi berjuluk Serambi Mekkah itu lenyap akibat bencana, disusul delapan desa di Sumatera Utara dan satu desa di Sumatera Barat. Hilangnya desa-desa ini umumnya dipicu oleh banjir besar, longsor, serta abrasi yang merusak permukiman dan wilayah administrasi.

Baca Juga: Rayakan HUT ke-42, Slank Rilis Single 'Republik Fufufafa', Angkat Potret Kekacauan Negeri

Tak hanya menghapus wilayah desa, bencana juga menghancurkan infrastruktur pendukung pemerintahan. Kemendagri mencatat sedikitnya 1.580 kantor desa di tiga provinsi tersebut mengalami kerusakan dengan tingkat yang bervariasi, mulai dari rusak ringan hingga hancur total. Kondisi ini berdampak langsung pada layanan publik di tingkat desa.

Aceh tercatat sebagai wilayah yang paling terdampak, khususnya Kabupaten Aceh Utara dan Aceh Tamiang.

Di dua daerah ini, banyak kantor desa yang tidak lagi bisa digunakan, sehingga aktivitas pemerintahan desa terpaksa dihentikan sementara. Aparatur desa pun kesulitan menjalankan pelayanan dasar kepada masyarakat.

Baca Juga: Legenda Prancis Brigitte Bardot Wafat di 91 Tahun, Ini Jejak Karier dan Warisannya

“Ketika kantor desa rusak parah atau bahkan hilang, roda pemerintahan di tingkat paling bawah otomatis lumpuh. Ini situasi darurat yang perlu penanganan cepat dan terkoordinasi,” ujar Tito dalam keterangannya.

Ia menegaskan, pemerintah pusat terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan penanganan pascabencana berjalan optimal.

Langkah-langkah yang disiapkan meliputi pendataan ulang wilayah terdampak, relokasi desa yang hilang, serta pembangunan kembali kantor desa agar layanan kepada warga bisa segera pulih.

Baca Juga: Pamer Pacar Baru, Momen Kebersamaan Nathalie Holscher dan Richard Refanov Bikin Netizen Iri

Selain kerusakan fisik, bencana juga berdampak pada kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat desa. Banyak warga kehilangan tempat tinggal, lahan usaha, hingga akses terhadap pelayanan administrasi seperti kependudukan dan bantuan sosial. Pemerintah diminta hadir tidak hanya membangun kembali gedung, tetapi juga memulihkan kehidupan warga.

Kemendagri mendorong pemerintah daerah untuk menggunakan berbagai skema pendanaan, termasuk dana darurat dan dana desa, guna mempercepat proses pemulihan. Di sisi lain, kementerian juga meminta agar perencanaan tata ruang dan mitigasi bencana diperkuat agar kejadian serupa tidak terus berulang.

Halaman:

Editor: Adi Sutiyawan

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

X