Menkeu Purbaya Tegaskan Bea Cukai Harus Berbenah, Ancaman Pembubaran Mengintai!

INSIBERNEWS - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan tidak segan membubarkan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) jika kinerjanya tidak segera membaik. Menurutnya, produk ilegal dari luar negeri masih terlalu mudah masuk ke Indonesia, menimbulkan kerugian negara dan merusak citra lembaga.

Pernyataan ini muncul setelah Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkap adanya 250 ton beras impor ilegal dari Thailand dan Vietnam.

Beras tersebut berhasil masuk lewat Pelabuhan Sabang, Aceh, tanpa prosedur resmi. Selain itu, berbagai barang ilegal lain, termasuk pakaian bekas atau thrifting, juga masuk secara tidak sah.

Baca Juga: Diisukan Ilegal, Wamenhub Tegaskan Bandara Morowali Sudah Terdaftar dan Diawasi Negara

"Kita akan beresin. Jadi, Bea Cukai sudah saya panggil. Kita rapat internal, kita diskusikan dengan mereka. Saya bilang begini: image Bea Cukai kurang bagus di media, di masyarakat, di pimpinan tertinggi kita. Jadi, kita harus perbaiki dengan serius," ujar Menkeu Purbaya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (27/11/2025).

Purbaya menekankan, pembenahan Bea Cukai bukan sekadar formalitas. Lembaga ini harus membuktikan kemampuan mengawasi arus barang masuk dan keluar serta menindak pelanggaran secara tegas. Jika tidak ada perbaikan, ancaman pembubaran menjadi nyata.

Kemenkeu telah meminta waktu satu tahun kepada Presiden Prabowo Subianto untuk menata ulang kinerja Bea Cukai. Perbaikan ini mencakup penguatan sistem pengawasan, penertiban prosedur impor, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di DJBC.

Baca Juga: Viral Gegara Tumbler Hilang di KRL, Suami Anita Dewi Minta Maaf dan Janjikan Kasus Tak Berujung Pemecatan

Pembenahan harus menyentuh seluruh lini, mulai dari manajemen internal hingga operasional di pelabuhan dan bandara. Tujuannya adalah mengurangi celah masuknya barang ilegal dan meningkatkan penerimaan negara dari kepabeanan.

Sejumlah pengamat menilai langkah Menkeu tepat. Masalah masuknya barang ilegal selama ini bukan hanya soal pengawasan, tetapi juga birokrasi yang longgar dan lemahnya koordinasi antarinstansi. Pembenahan Bea Cukai dianggap strategis untuk memperkuat ekonomi nasional.

Meski demikian, tantangan tetap besar. Pasar barang ilegal di Indonesia luas dan jaringan penyelundupan kompleks. Oleh karena itu, Bea Cukai harus memperkuat kerja sama lintas kementerian dan lembaga penegak hukum.

Baca Juga: Ira Puspadewi Diyakini Segera Bebas, Keluarga Menunggu dengan Harap-harap Cemas di Depan Rutan KPK

Menkeu Purbaya menegaskan citra lembaga yang baik harus dibangun melalui transparansi dan akuntabilitas.

"Kalau kita hanya menutup mata terhadap masalah, kepercayaan publik terhadap Bea Cukai akan terus turun," ujarnya.