Bahlil Tegaskan Arahan Prabowo: Penegakan Aturan di Bandara IMIP Harus Jalan, Tak Ada yang Kebal Hukum

INSIBERNEWS - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan instruksi jelas terkait polemik aktivitas di Bandara Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Morowali, Sulawesi Tengah. Pemerintah diminta bertindak tegas dan tidak ragu menindak jika ditemukan indikasi pelanggaran, termasuk dugaan aktivitas tambang ilegal.

Bahlil menyampaikan bahwa Presiden Prabowo ingin memastikan negara tidak kalah oleh pihak mana pun yang melakukan praktik melawan hukum.

“Arahan Bapak Presiden kepada kami, sebagai satgas dan sebagai Menteri ESDM, adalah tegakkan aturan. Jangan pandang bulu, karena enggak boleh negara kalah dari apa yang terjadi yang kurang pas atau melanggar,” ujar Bahlil dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis.

Baca Juga: Jadwal Pekan ke-14 Super League: Persija Jamu PSIM, Borneo FC Tantang Bali United

Ia menambahkan, saat ini kementeriannya masih menunggu laporan resmi dari tim yang turun ke lapangan terkait dugaan aktivitas penambangan ilegal di sekitar kawasan bandara tersebut. Pemeriksaan dilakukan secara berlapis agar tidak ada data atau temuan yang terlewat.

Di sisi lain, Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) yang dipimpin Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin sudah lebih dulu menurunkan pasukan untuk menjalankan latihan operasi di Bandara IMIP.

Meski demikian, Bahlil mengaku tidak hadir dalam kegiatan tersebut dan menegaskan bahwa tugas serta ranah kewenangan tiap lembaga berbeda.

Baca Juga: Didatangi Menteri UMKM, Mantri BRI Dipuji Berkat Penjelasannya Soal Kebijakan KUR

Ketika ditanya mengenai kemungkinan pelanggaran terkait eksploitasi nikel di wilayah Morowali, Bahlil menekankan bahwa Kementerian ESDM fokus pada rekomendasi kebijakan hilirisasi dan bukan pada pengamanan objek vitalnya.

Ia menegaskan bahwa penindakan dan pengawasan di lapangan mempunyai kementerian teknis yang bertugas khusus menangani aspek tersebut.

“Untuk urusan pengamanan dan fasilitas objek di bandara, itu sudah ada kementerian teknis yang punya kewenangan,” ungkapnya. Ia memastikan koordinasi lintas kementerian akan tetap dilakukan agar langkah yang diambil tidak tumpang tindih.

Baca Juga: Tolak Diberhentikan Sebagai Ketum PBNU, Gus Yahya Tegaskan Surat Edarannya Tidak Sah!

Menurut Bahlil, pemerintah ingin memastikan bahwa tata kelola industri nikel, termasuk ekosistem di kawasan IMIP, berjalan sesuai aturan.

Ia menilai hal ini penting mengingat IMIP merupakan salah satu pusat hilirisasi logam terbesar di Indonesia yang menyerap banyak tenaga kerja dan berperan besar dalam rantai pasok industri strategis.