Menkeu Purbaya Soroti Proyek Whoosh, Dibandingkan Era Sri Mulyani dan Dampak Fiskal Nasional

INSIBERNEWS - Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, kembali menjadi sorotan publik setelah menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo terkait proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh.

Presiden Jokowi menekankan bahwa proyek ini bukan sekadar mencari laba, tetapi investasi jangka panjang untuk mengurangi kemacetan dan menekan kerugian ekonomi nasional.

Pernyataan Jokowi memicu perdebatan publik mengenai sejauh mana manfaat sosial proyek ini benar-benar dirasakan masyarakat, terutama di kawasan sekitar jalur kereta cepat. Purbaya menanggapi, proyek ini memang memiliki nilai sosial, namun penguatan ekonomi lokal di sekitar jalur perlu diperkuat agar manfaatnya lebih nyata.

Baca Juga: Atap Asrama Ponpes Situbondo Runtuh, 1 Santriwati Tewas dan 18 Luka-Luka

“Betul adanya, Whoosh juga punya misi pengembangan regional. Infrastruktur semata tidak cukup, kita perlu dorong ekonomi sekitar jalur agar proyek ini memberikan dampak maksimal,” ujar Purbaya kepada wartawan di Jakarta, Rabu, 30 Oktober 2025.

Menkeu yang menggantikan Sri Mulyani ini dikenal lebih terbuka dalam menilai proyek pemerintah sebelumnya. Purbaya menekankan perlunya evaluasi menyeluruh agar setiap investasi besar memberi manfaat jangka panjang, bukan sekadar simbol modernisasi transportasi.

Baca Juga: Berantas Narkoba, Prabowo Berencana Hadirkan Pusat Rehabilitasi di Setiap Daerah

Purbaya menyoroti pengembangan titik pemberhentian tambahan sepanjang jalur Whoosh sebagai contoh konkret untuk mendorong ekonomi lokal. Ia menekankan, hal ini penting agar proyek kereta cepat tidak hanya berhenti pada pembangunan fisik semata.

Pandangan berbeda datang dari mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu. Ia menilai langkah Purbaya membuka “kotak pandora” atas sejumlah kebijakan fiskal di era Presiden Jokowi yang selama ini dianggap berjalan lancar.

Baca Juga: Sektor Pariwisata Manado Tumbuh Positif, Pemesanan Hotel Meningkat 25 Persen di 2025

Menurut Said Didu, pendekatan netral Purbaya bisa menyingkap kebobrokan pengelolaan anggaran di masa lalu, termasuk dana ke daerah dan proyek besar yang dinilai tidak efisien. Hal ini berbeda dengan gaya kepemimpinan Sri Mulyani yang lebih dominan dalam menentukan arah fiskal.

Said Didu menambahkan, kebijakan fiskal di masa Sri Mulyani berdampak pada lonjakan utang dari Rp8.000 triliun menjadi Rp24.000 triliun serta meningkatnya bunga dan cicilan utang pemerintah.

“Kalau ditotal semua kewajiban, termasuk BUMN dan pensiunan, angka utang bisa jauh lebih besar,” jelasnya.

Baca Juga: Jepang Siapkan Kenaikan Biaya Visa dan Pajak Keberangkatan Mulai 2026