INSIBERNEWS - Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) dimulai pada awal tahun 2025, dan merupakan program yang bersejarah bagi Indonesia karena baru diselenggarakan di era kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto.
Diungkapkan oleh Prabowo, sejak diselenggarakannya program tersebut sebanyak 43 juta warga sudah mengikuti pengecekan kesehatan secara gratis.
“(Sebanyak) 43 juta orang sudah menggunakan program Cek Kesehatan Gratis. Ini saya kira program pertama kali juga di sejarah republik kita, setiap warga negara berhak cek kesehatan gratis sekali dalam setahun pada hari ulang tahun,” kata Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/10).
Baca Juga: Lindungi Warga dari Ancaman Air Laut, Pemerintah Siap Bangun Tanggul Laut 535 Km di Pantura
Melalui program CKG, pemerintah berharap warga bisa mendeteksi penyakit lebih dini, sehingga segera diobati.
Prabowo pun mendapatkan laporan salah satu masalah kesehatan yang paling sering ditemui yaitu gigi.
“Walaupun ini juga membuat suatu PR yang sangat besar bagi kita, karena ternyata hasil cek kesehatan gratis ini sebagian besar rakyat kita punya masalah di gigi,” jelasnya.
Berkaitan dengan itu, Presiden mengatakan Indonesia harus lebih banyak menghasilkan dokter gigi. Menurutnya, ini jadi tugas besar yang harus segera diselesaikan karena secara umum Indonesia kekurangan dokter umum dan dokter spesialis.
“Kita tahu dokter umum saja kita kekurangan, kekurangan kita sangat besar. Kalau tidak salah kekurangan kita di atas 140 ribu dokter. Kita juga kekurangan spesialis,” ujar Prabowo.
“Ini PR dan ini tidak hanya kita. Hampir semua negara yang saya kunjungi, saya minta pendapat pemerintah-pemerintah, hampir semuanya menganggap bahwa mereka kurang dokter,” tambahnya.
Baca Juga: Menkeu Purbaya: Ekonomi RI Mulai Pulih, Permintaan Listrik Baru Jadi Sinyal Positif
Ia memaparkan negara kaya, seperti Inggris bisa merekrut dokter dari negara-negara lain dengan bayaran mahal untuk menutupi kekurangan mereka. Hal ini tidak mungkin dilakukan pemerintah Indonesia.
Karena itu, lanjut Prabowo, kebijakan pendidikan nasional harus disesuaikan lagi. Salah satunya dengan menambah fakultas kedokteran di berbagai universitas.
Artikel Terkait
Inflasi Oktober Diprediksi Naik, Cuaca Buruk dan Biaya Logistik Jadi Biang Kerok
Kasus Kematian Mahasiswa Unud, RSUP Prof Ngoerah Hentikan Sementara Koas yang Diduga Terlibat Perundungan
Penyaluran BLT Rp 900.000 Pecah Rekor! 35 Juta KPM Terima Bantuan Stimulus, Cek Nama Via Link Ini ...
Menanti Update Komisi Reformasi Polri, Begini Bocoran dari Yusril Ihza Mahendra
Lindungi Warga dari Ancaman Air Laut, Pemerintah Siap Bangun Tanggul Laut 535 Km di Pantura