Gus Irfan Gandeng KPK dan Kejagung, Tegaskan Komitmen Haji Bersih dan Transparan

Langkah ini disambut baik oleh Kejaksaan Agung. Jaksa Agung ST Burhanuddin dikabarkan memberikan dukungan penuh terhadap komitmen Kemenhaj, bahkan siap menurunkan tim pendamping untuk memastikan setiap kebijakan dan penggunaan anggaran sesuai koridor hukum.

Sementara itu, Kemenhaj juga tengah menyiapkan sejumlah inovasi untuk penyelenggaraan haji tahun 2026, termasuk penerapan sistem digitalisasi layanan, sistem pengawasan biaya haji secara real time, serta penataan ulang kuota agar lebih merata dan adil bagi seluruh provinsi.

Baca Juga: Peneliti AI Andrew Tulloch Hengkang dari Thinking Machines Lab, Dikabarkan Gabung ke Meta

Menurut Gus Irfan, kolaborasi antara lembaga hukum dan pemerintah ini bukan sekadar formalitas, melainkan langkah nyata membangun fondasi baru dalam pengelolaan haji di Indonesia.

“Haji itu bukan hanya soal ibadah, tapi juga soal amanah. Kita ingin menunjukkan bahwa pemerintah serius menjaga kepercayaan umat, bahwa setiap rupiah, setiap kebijakan, semuanya harus bisa dipertanggungjawabkan,” tutupnya dengan tegas.***