KPK Periksa Bupati Pati Sudewo Terkait Kasus Suap Proyek Jalur Kereta Api

INSIBERNEWS - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil Bupati Pati, Jawa Tengah, Sudewo (SDW), untuk diperiksa dalam penyidikan kasus dugaan suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.

“Benar, hari ini Senin (22/9), KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi atas nama SDW,” ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, kepada jurnalis di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

Baca Juga: Heboh! Nenek 66 Tahun Jadi Finalis Miss Universe Jepang 2025

Budi mengonfirmasi bahwa Sudewo sudah hadir dan menjalani pemeriksaan sesuai jadwal. Kehadiran Sudewo ini menambah daftar panjang pihak-pihak yang dipanggil KPK untuk dimintai keterangan dalam kasus besar yang menyeret pejabat DJKA.

Sebelumnya, Sudewo juga pernah diperiksa pada 27 Agustus 2025 lalu. Namun saat itu ia diperiksa dalam kapasitasnya sebagai mantan anggota DPR RI. Kini, statusnya sebagai Bupati Pati membuat sorotan terhadap dirinya semakin besar.

Baca Juga: Kematian Yu Menglong: Benarkah Pernyataan Ibunda Sudah Menjawab Segalanya?

Nama Sudewo sempat mencuat dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang pada November 2023 lalu.

Saat itu, kasus dengan terdakwa Kepala Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Jawa Bagian Tengah, Putu Sumarjaya, dan pejabat pembuat komitmen, Bernard Hasibuan, menyinggung keterlibatan sejumlah pihak, termasuk Sudewo.

Keterkaitan nama Sudewo disebut dalam dakwaan maupun kesaksian di persidangan, meski kala itu belum ada penetapan status hukum terhadap dirinya. Fakta tersebut kini kembali diperiksa lebih dalam oleh penyidik KPK.

Baca Juga: Mantan Ibu Negara Korea Selatan Kim Keon Hee Muncul di Publik Usai Ditahan, Kondisi Kesehatan Jadi Sorotan

Kasus dugaan suap di tubuh DJKA ini sendiri telah menyeret sejumlah pejabat ke meja hijau. Proyek pembangunan hingga perawatan jalur kereta diduga menjadi lahan bancakan dengan nilai proyek mencapai ratusan miliar rupiah.

KPK memastikan akan memeriksa semua pihak yang disebut dalam fakta persidangan maupun hasil penyidikan. Budi menegaskan, lembaganya tidak akan pandang bulu, baik terhadap pejabat aktif, mantan pejabat, maupun pihak swasta yang terlibat.

Baca Juga: DPR Desak KPK Segera Tetapkan Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji

Hingga kini, publik menunggu kepastian dari KPK mengenai status hukum Sudewo. Apakah dirinya hanya dimintai keterangan sebagai saksi, atau ada kemungkinan statusnya meningkat seiring pengembangan penyidikan. Sementara itu, Sudewo sendiri belum memberikan pernyataan terbuka terkait pemeriksaannya kali ini.***