DPR Desak KPK Segera Tetapkan Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji

INSIBERNEWS - Kasus dugaan korupsi kuota haji kembali menjadi sorotan. Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar tidak berlama-lama dan segera menetapkan tersangka.

Menurutnya, perkara ini bukan hanya soal hukum, melainkan juga menyangkut amanah umat yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab.

“Kalau kasus ini sudah masuk tahap penyidikan, maka KPK tidak boleh ragu. Harus segera menetapkan tersangka agar proses hukum berjalan sesuai aturan, dan publik bisa mengetahui siapa saja yang bertanggung jawab,” ujar Abdullah dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin (22/9).

Baca Juga: Miris! Dua Kakek Jadi Tersangka Pencabulan Anak di Bogor, Pelaku Ditangkap Usai Korban Berani Melapor ke Orangtua

Ia menilai dugaan praktik korupsi dalam penyelenggaraan kuota haji adalah bentuk pengkhianatan besar terhadap umat Islam di Indonesia.

Hal ini mengingat haji adalah ibadah yang sangat sakral, sementara antrean jamaah begitu panjang dan banyak di antara mereka menabung seumur hidup demi bisa berangkat ke Tanah Suci.

Abdullah menegaskan bahwa siapa pun yang terlibat harus ditindak tegas tanpa pandang bulu, baik itu pejabat kementerian, penyelenggara, maupun pihak swasta yang ikut bermain dalam penentuan kuota. Baginya, hukum tidak boleh berhenti pada level tertentu saja, melainkan harus membongkar aktor utama yang paling bertanggung jawab.

Baca Juga: Inggris Resmi Akui Palestina dan Ubah Peta di Tepi Barat Gaza, Israel Meradang!

“Ini bukan sekadar kasus biasa. Ini menyangkut hak masyarakat luas. Jangan sampai ada kesan KPK tebang pilih atau hanya berani pada pihak-pihak tertentu saja,” tegasnya.

Politikus tersebut juga menekankan bahwa transparansi KPK sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik. Jika kasus ini ditangani setengah hati, bukan hanya citra KPK yang tercoreng, tapi juga menambah luka masyarakat yang merasa dikhianati.

Baca Juga: Ganjil Genap Jakarta Kembali Berlaku Hari Ini, Pelanggar Terancam Denda Rp500 Ribu

Menurut Abdullah, publik berhak tahu sejauh mana perkembangan penanganan kasus ini. Sebab, kejelasan status hukum akan menutup ruang spekulasi dan isu liar yang bisa memperkeruh suasana.

Ia juga mengingatkan bahwa ketegasan KPK akan memberikan efek jera bagi siapa pun yang berniat menyalahgunakan wewenang di sektor pelayanan umat.

Kasus dugaan korupsi kuota haji sendiri kabarnya melibatkan sejumlah nama besar. Meski belum ada tersangka resmi yang diumumkan, penyidik KPK disebut telah mengantongi bukti awal yang cukup kuat untuk menjerat pihak-pihak tertentu.