AS Larang Mahmoud Abbas Hadiri Sidang Umum PBB, Delegasi Palestina Kehilangan Visa

INSIBERNEWS - Ketegangan politik antara Amerika Serikat dan Palestina kembali memanas. Presiden Otoritas Palestina (PA) Mahmoud Abbas bersama sekitar 80 pejabat lain dipastikan tidak bisa menghadiri Sidang Umum PBB di New York pada September mendatang setelah Washington mencabut visa mereka.

Kebijakan tegas ini diumumkan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio pada Sabtu (30/8). Menurut laporan Sky News, pemerintah AS tidak hanya membatalkan visa para delegasi dari PA dan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), tetapi juga menolak seluruh permohonan visa baru yang diajukan.

Baca Juga: Marseille Beri Penghormatan untuk Driver Ojol Korban Ricuh Demo Jakarta

Langkah tersebut menjadi bagian terbaru dari kebijakan Presiden Donald Trump yang semakin memperketat hubungan dengan Palestina.

Sebelumnya, pemerintahan Trump juga menghentikan program kemanusiaan yang memungkinkan anak-anak Gaza yang terluka untuk mendapatkan perawatan medis di rumah sakit Amerika Serikat.

“Demi kepentingan keamanan nasional, kami harus meminta pertanggungjawaban PLO dan PA karena tidak menepati komitmen mereka serta melemahkan prospek perdamaian,” ujar pernyataan resmi dari Departemen Luar Negeri AS.

Baca Juga: Indomobil Resmi Kuasai Nissan Motor Indonesia, Perkuat Bisnis Otomotif Nasional

Washington menegaskan bahwa jika Palestina ingin kembali dipandang sebagai mitra perdamaian yang kredibel, maka PLO dan PA harus menunjukkan sikap konsisten menolak terorisme.

Mereka juga diminta untuk menghentikan praktik penghasutan di bidang pendidikan, sesuai dengan ketentuan hukum AS dan janji yang pernah diucapkan oleh PLO.

Baca Juga: Bahlil Janji Atasi Kelangkaan BBM, Pertamina Diperkuat dan Kuota Impor Naik

Keputusan ini tentu memicu kritik keras dari pihak Palestina yang menilai langkah tersebut tidak hanya membatasi ruang diplomasi, tetapi juga semakin menjauhkan kemungkinan dialog di forum internasional.

Bagi mereka, larangan menghadiri Sidang Umum PBB dianggap sebagai upaya untuk membungkam suara Palestina di hadapan dunia.

Di sisi lain, para analis menilai kebijakan Trump ini merupakan kelanjutan dari pendekatan pro-Israel yang sejak awal sudah ditunjukkan oleh pemerintahannya.

Baca Juga: Suzy Diterpa Isu Pernikahan dengan Bos Kosmetik, Agensi Siap Ambil Langkah Hukum