INSIBERNEWS - Belakangan ini publik Tanah Air tengah ramai menyoroti jurang
pendapatan yang dimiliki para pekerja di Indonesia dibandingkan dengan gaji para pejabat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Said Iqbal selaku Ketua Umum (Ketum) Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), membandingkan langsung penghasilan anggota DPR dengan para buruh, khususnya pekerja informal dan sektor jasa.
Ia menyebut, total penghasilan anggota DPR per bulan dapat mencapai Rp154 juta. Rinciannya terdiri dari tunjangan perumahan sekitar Rp50 juta dan gaji pokok serta tunjangan kesejahteraan lainnya sebesar Rp104 juta.
Baca Juga: Gus Ipul Beberkan Ribuan Panti Asuhan Fiktif, Dorong Reformasi Akreditasi LKS
Sehingga setiap anggota DPR mendapatkan lebih dari Rp3 juta per hari, jika dibagi 30 hari.
Sangat berbeda dengan nasib buruh dan pekerja informal yang dinilai sangat jauh dari sejahtera.
Kemudian Iqbal mencontohkan, buruh outsourcing di Jakarta yang menerima upah minimum sekitar Rp5,2 juta per bulan bisa setara Rp170 ribu per hari.
Baca Juga: Immanuel Ebenezer Terseret Kasus Apa? Heboh Usai Wamenaker Terjaring OTT KPK
"Pendapatan harian buruh hanya sepersekian dari anggota DPR," ujar Iqbal yang dikutip dari unggahan video Instagram @partaiburuh_ yang diposting pada Jumat, 22 Agustus 2025.
Ketum KSPI melanjutkan, lebih memprihatinkan lagi, banyak buruh yang bekerja di koperasi, yayasan, dan sektor jasa hanya menerima Rp1,5 juta per bulan atau sekitar Rp50.000 per hari.
Lanjut Iqbal, pengemudi ojek online yang kini semakin banyak jumlahnya, hanya menghasilkan rata-rata Rp600.000 per bulan—sekitar Rp20.000 per hari.
Baca Juga: Respon Pasha Ungu Usai Viral di Sidang Tahunan MPR saat Anggota DPR Berjoget
"Bayangkan, seorang anggota DPR bisa menikmati Rp3 juta lebih per hari, sementara pekerja informal pontang-panting di jalan hanya mengantongi Rp20.000," terangnya.
"Padahal, para pekerja inilah yang menopang roda ekonomi bangsa,” imbuhnya.
Artikel Terkait
Waspada! Modus Penipuan Pakai Wajah Raffi Ahmad Beredar, Janji Hadiah Rp100 Juta
KPK Bongkar Biaya Sertifikat K3 Dibengkakkan dari Rp275 Ribu Jadi Rp6 Juta
Gus Ipul Beberkan Ribuan Panti Asuhan Fiktif, Dorong Reformasi Akreditasi LKS
Respon Pasha Ungu Usai Viral di Sidang Tahunan MPR saat Anggota DPR Berjoget
Usai Jadi Tersangka KPK, Prabowo Copot Immanuel Ebenezer dari Jabatan Wamenaker
Terkait Kebijakan Kenaikan Pajak Daerah, Gubernur Sulawesi Selatan Minta Ditunda