Aroma Korupsi Kuota Haji, KPK Buka Peluang Panggil Eks Menag Yaqut

INSIBERNEWS - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai menyoroti dugaan praktik korupsi dalam pengelolaan kuota haji yang terjadi saat Yaqut Cholil Qoumas menjabat sebagai Menteri Agama.

Meski belum masuk tahap penyidikan, penyelidikan awal sudah dilakukan dan lembaga antirasuah itu membuka kemungkinan untuk memanggil Yaqut demi mendalami kasus ini lebih jauh.

Baca Juga: Dibuka Hingga 26 Juni! Intip Jadwal dan Syarat Daftar Lowongan Kerja PPSU DKI Jakarta

"Kalau nanti memang keterangannya dibutuhkan, tentu bisa saja dilakukan pemanggilan," ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, saat ditemui di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu, 25 Juni 2025.

Menurut Budi, sejauh ini penyelidik masih terus mengumpulkan berbagai keterangan dan dokumen pendukung. Pemanggilan terhadap pihak-pihak yang dianggap tahu soal proses pengurusan kuota haji akan disesuaikan dengan kebutuhan dalam proses penyelidikan. Termasuk kemungkinan menghadirkan mantan menteri sebagai saksi.

Baca Juga: Upayakan Evakuasi, Wamen Polkam Klaim Sebagian dari 386 WNI yang Terjebak di Wilayah Konflik Iran - Israel Menolak Pindah

“Penyelidik akan memanggil siapa pun yang relevan dan dibutuhkan keterangannya. KPK tak membatasi itu. Tujuannya agar terang benderang persoalan ini,” tambahnya.

KPK diketahui sudah menerima sedikitnya lima laporan masyarakat yang menyoroti dugaan adanya permainan dalam penentuan kuota dan penyelenggaraan haji.

Laporan-laporan tersebut mencuat sejak pertengahan tahun lalu dan mulai ditindaklanjuti dengan penelusuran awal. Nama Yaqut disebut dalam salah satu laporan itu, terutama dalam konteks kebijakan yang dikeluarkan selama masa jabatannya.

Baca Juga: Xpeng Siap Guncang GIIAS 2025 dengan Mobil Terbang Perdana di Indonesia

Sejauh ini belum ada informasi detail soal pihak-pihak lain yang turut didalami oleh KPK. Namun, lembaga ini menegaskan bahwa fokus mereka adalah menggali apakah benar ada penyimpangan dalam proses pembagian kuota, penunjukan mitra, atau pengelolaan dana haji yang merugikan negara maupun jamaah.

Baca Juga: Danantara Suntik Rp6,6 Triliun ke Garuda, Fokus Tingkatkan Armada dan Layanan

Di sisi lain, isu korupsi dalam urusan haji memang bukan hal baru. Proses yang panjang, melibatkan banyak pihak, dan menyangkut anggaran besar sering menjadi celah bagi oknum yang tidak bertanggung jawab. Karena itulah pengawasan menjadi penting, terutama di masa-masa transisi dan pengambilan keputusan strategis.

Baca Juga: Di Tengah Gempuran Israel, Pesawat Misterius dari China Picu Spekulasi Bantuan ke Iran