Trump Larang Harvard Terima Mahasiswa Asing, Tuduh Kampus Jadi Sarang Radikalisme dan Pengaruh China

INSIBERNEWS - Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali membuat gebrakan kontroversial dengan mencabut izin Universitas Harvard untuk menerima mahasiswa internasional.

Langkah ini memicu gelombang kritik di kalangan akademisi dan komunitas global, mengingat Harvard merupakan salah satu kampus paling bergengsi di dunia yang selama ini menjadi tujuan utama pelajar dari berbagai negara.

Baca Juga: Palsukan Air Le Minerale, Warga Bekasi Edarkan Galon Berisi Air Sumur Tercemar

Dalam surat resmi yang ditandatangani Menteri Keamanan Dalam Negeri AS Kristi Noem, pemerintah mencabut sertifikasi program pertukaran mahasiswa asing yang dimiliki Harvard. Keputusan ini disebut sebagai bentuk sanksi atas apa yang disebut pemerintah sebagai

"tanggung jawab institusi terhadap maraknya kekerasan, sentimen antisemit, dan pengaruh Partai Komunis China di lingkungan kampus."

Baca Juga: Respon Menteri ESDM Bahlil Lahadalia Soal Shell yang Resmi Lepas Seluruh SPBU di Indonesia

“Merupakan hak istimewa bagi sebuah universitas untuk mendapatkan akses terhadap mahasiswa asing dan meraup keuntungan dari biaya kuliah mereka. Tapi privilege ini disertai tanggung jawab besar terhadap nilai-nilai Amerika,” ujar Noem lewat akun resminya di platform X, Jumat (23/5/2025), sebagaimana dikutip dari Al Jazeera.

Baca Juga: Bareskrim Pastikan Ijazah Jokowi Asli, Kader PSI Dian Sandi Utama Minta Maaf Langsung ke Solo

Keputusan ini berdampak langsung terhadap penerimaan mahasiswa asing di Harvard. Kampus tersebut tak lagi bisa mengundang pelajar internasional untuk studi di AS.

Sementara itu, mahasiswa asing yang saat ini sedang menempuh pendidikan di sana diharuskan pindah ke institusi lain untuk menjaga status visa mereka.

Baca Juga: Temuan Baru Komnas HAM, Ledakan di Garut Diwarnai Perdebatan Soal Penanganan Detonator

Belum ada tanggapan resmi dari pihak Universitas Harvard hingga berita ini diturunkan. Namun sejumlah organisasi hak asasi dan jaringan pendidikan internasional menyebut langkah pemerintah sebagai bentuk pembungkaman akademik dan potensi diskriminasi politik terhadap institusi yang kerap bersuara kritis.

Analis kebijakan pendidikan menyebut keputusan ini bisa menjadi preseden berbahaya bagi hubungan internasional di bidang akademik.

Baca Juga: Bukan dari Kantor Kemenaker, KPK Jelaskan Mobil Sitaan Berasal dari Rumah Pribadi