PHK Terus Meningkat, DPR Desak Pemerintah Segera Ambil Langkah Konkret

INSIBERNEWS - Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terus melonjak di awal tahun ini menjadi sorotan serius kalangan legislatif. Pemerintah diminta untuk tidak berdiam diri dan segera mengambil tindakan nyata guna meredam dampaknya terhadap perekonomian masyarakat.

Seruan ini disampaikan oleh Anggota Komisi IX DPR RI, Ashabul Kahfi, yang menilai situasi saat ini sudah cukup mengkhawatirkan.

Baca Juga: Komnas HAM Turun Tangan, Selidiki Tragedi Ledakan Amunisi yang Tewaskan 13 Orang di Garut

“Pemerintah harus cepat ambil langkah. Jangan tunggu situasi makin memburuk,” ujar Ashabul, Jumat (16/5/2025).

Baca Juga: Diduga Terlibat Praktik Haji Ilegal, 2 WNI Asal Jawa Barat Diringkus Kepolisian Arab Saudi

Berdasarkan data terbaru dari Kementerian Ketenagakerjaan, tercatat sekitar 24.000 pekerja di Indonesia kehilangan pekerjaan dalam rentang waktu Januari hingga April 2025.

Jumlah ini sudah mencakup lebih dari sepertiga total PHK sepanjang tahun 2024 yang mencapai 77.965 kasus. Lonjakan ini dinilai sebagai alarm keras yang harus segera direspons dengan kebijakan konkret dan terukur.

Baca Juga: Dorong Sport Tourism dan Pemberdayaan UMKM Lokal, BRI Dukung Purwokerto Half Marathon 2025

Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat pengangguran terbuka per Februari 2025 berada di angka 4,76 persen. Meski terlihat menurun dibanding beberapa tahun sebelumnya, namun angka tersebut masih mencerminkan tingginya jumlah angkatan kerja yang belum terserap secara optimal.

Situasi ini semakin sulit ketika ditambah dengan minimnya lapangan pekerjaan baru dan tekanan ekonomi global yang ikut memengaruhi stabilitas industri di dalam negeri.

Baca Juga: Ngeri! Terbunuh Saat Live TikTok, Berikut Kronologi Penembakan Valeria Marquez Influencer Cantik Asal Meksiko

Sejumlah pihak berharap pemerintah segera mengeluarkan kebijakan afirmatif yang berpihak pada penyelamatan lapangan kerja. Mulai dari insentif bagi sektor industri padat karya, program pelatihan vokasi yang berbasis kebutuhan industri, hingga strategi perlindungan sosial yang bisa menjangkau para korban PHK.

Tanpa langkah cepat dan nyata, dikhawatirkan gelombang pengangguran akan terus melebar dan menimbulkan masalah sosial yang lebih kompleks.