Istana Respons 6 Tuntutan Buruh di May Day 2025, Pemerintah Janji Bahas Mitigasi PHK

INSIBERNEWS - Peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2025 menjadi panggung aspirasi bagi ratusan ribu buruh dari berbagai elemen. Dipusatkan di kawasan Monas, Jakarta, Kamis (1/5), massa buruh menyuarakan enam tuntutan utama kepada Presiden Prabowo Subianto.

Menanggapi hal ini, Istana Negara menyatakan sebagian tuntutan sudah mulai digarap, terutama soal pencegahan pemutusan hubungan kerja (PHK).

Baca Juga: KPK Bongkar Dugaan Manipulasi Proyek DPRD OKU di Dinas PUPR, Fee Capai 22 Persen!

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut pemerintah sedang menyusun strategi mitigasi PHK agar tidak hanya bersifat reaktif saat gelombang PHK terjadi.

Menurutnya, pendekatan yang digunakan kali ini adalah pencegahan sejak dini, bukan penanganan setelah masalah terjadi.

Baca Juga: Belum Bayar Pajak Kendaraan? Bersiaplah Sulit Isi Bensin dan Parkir di Jakarta!

“Kita tidak ingin hanya hadir ketika buruh sudah kehilangan pekerjaan. Kita ingin antisipasi, merancang sistem perlindungan yang kuat sejak awal,” jelas Prasetyo saat ditemui di lokasi aksi.

Ia juga menegaskan, pemerintah terbuka untuk mengkaji lebih lanjut setiap poin dari enam tuntutan yang disampaikan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) di bawah pimpinan Said Iqbal.

Prasetyo menambahkan, jika ada tuntutan yang belum masuk dalam agenda kerja pemerintah, pihaknya berkomitmen untuk mempelajari dan menindaklanjutinya secara bertahap.

Baca Juga: Jadi Syarat Bansos, Vasektomi Masuk Wacana Pemerintah? Mensos: Masih Perlu Kajian Serius

Adapun keenam tuntutan buruh yang disuarakan hari itu meliputi penghapusan sistem outsourcing, pembentukan satgas PHK, pemberlakuan upah layak, pengesahan RUU Ketenagakerjaan, RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT), serta RUU Perampasan Aset untuk pemberantasan korupsi.

Baca Juga: Koding dan AI Masuk Kurikulum, Tapi Siapkah Sekolah Kita?

Aksi May Day 2025 ini diperkirakan diikuti oleh lebih dari 200 ribu buruh dari berbagai wilayah. Mereka berharap pemerintah tak sekadar mendengar, tapi juga benar-benar menjawab persoalan kesejahteraan buruh lewat kebijakan nyata dan berpihak.