Koding dan AI Masuk Kurikulum, Tapi Siapkah Sekolah Kita?

INSIBERNEWS – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, baru-baru ini mengumumkan rencana memasukkan pelajaran koding dan kecerdasan buatan (AI) ke dalam kurikulum sebagai mata pelajaran pilihan mulai tahun ajaran depan.

Langkah ini disebut sebagai bagian dari upaya menyiapkan generasi muda menghadapi tantangan zaman yang semakin digital dan berbasis teknologi.

Namun, kebijakan ini menuai sorotan dari berbagai pihak, terutama karena kondisi pendidikan dasar di Indonesia dinilai masih jauh dari siap.

 Baca Juga: Saksi Ungkap Fakta Baru dalam Kasus Kematian Mahasiswa UKI, Keributan Berujung Kekerasan

Pengamat pendidikan dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji, menyampaikan kekhawatiran atas kesiapan sistem pendidikan Indonesia dalam mengadopsi materi sekompleks koding dan AI.

Ia menegaskan, “Kebijakan ini berisiko gagal jika tidak dibarengi dengan penguatan pondasi pendidikan dasar.” Pernyataannya bukan tanpa alasan.

Data dari Programme for International Student Assessment (PISA) tahun 2022 menunjukkan bahwa Indonesia masih tertinggal dalam aspek literasi membaca, numerasi, dan sains dibandingkan negara-negara lain.

 Baca Juga: KPK Sita 65 Lahan Milik Petani dalam Kasus Korupsi Pengadaan Lahan Tol Trans Sumatera

Realitas di lapangan pun memperkuat kekhawatiran tersebut. Di Kabupaten Buleleng, Bali, misalnya, sebanyak 400 siswa SMP dilaporkan belum mampu membaca dengan baik.

Dalam kondisi seperti ini, sulit membayangkan mereka bisa memahami materi pemrograman atau konsep kecerdasan buatan yang jauh lebih kompleks.

Belum lagi jika mempertimbangkan kesenjangan kualitas antar sekolah. Sekolah unggulan dengan fasilitas lengkap mungkin bisa mengadopsi kebijakan ini, sementara sekolah di daerah tertinggal bisa jadi malah makin tertinggal.

 Baca Juga: Jelang May Day, DPR dan Serikat Buruh Sepakat Bentuk Satgas PHK: Upaya Cegah Gelombang Pemecatan

Menurut Ubaid, solusi bukan sekadar menambahkan materi baru, tapi memperkuat fondasi yang ada terlebih dahulu.

Langkah-langkah seperti peningkatan kemampuan literasi dan numerasi di jenjang SD dan SMP, pelatihan guru secara berkelanjutan, serta pengalokasian anggaran pendidikan yang adil dan proporsional menjadi kunci.