Jadi Syarat Bansos, Vasektomi Masuk Wacana Pemerintah? Mensos: Masih Perlu Kajian Serius

INSIBERNEWS - Wacana menjadikan program Keluarga Berencana (KB), termasuk tindakan vasektomi, sebagai syarat mendapatkan bantuan sosial (bansos) dan beasiswa, kini tengah menjadi perhatian Kementerian Sosial.

Ide ini sebelumnya dilontarkan oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang ingin menyelaraskan bantuan negara dengan tanggung jawab sosial masyarakat dalam pengendalian populasi.

Baca Juga: Saksi Ungkap Fakta Baru dalam Kasus Kematian Mahasiswa UKI, Keributan Berujung Kekerasan

Menanggapi usulan tersebut, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul menyatakan bahwa pihaknya masih menelaah lebih jauh sebelum mengambil keputusan.

Menurutnya, meski KB adalah program strategis dalam pembangunan, menjadikannya sebagai syarat wajib untuk memperoleh bansos butuh kajian menyeluruh agar tidak bertentangan dengan prinsip keadilan sosial.

Baca Juga: WN China Ditangkap di Bandara Manado, Diduga Menyelundupkan Bagian Tubuh Satwa Liar Dilindungi

"Idenya bagus, tetapi kita tidak bisa terburu-buru. Penerapan bansos itu ada proses dan aturan yang tidak bisa langsung diubah begitu saja," ujar Gus Ipul di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (30/4).

Ia menegaskan bahwa prinsip kemanusiaan harus tetap dikedepankan dalam penyaluran bantuan negara.

Baca Juga: PBB Tekankan Pentingnya Bantuan Kemanusiaan untuk Gaza Tanpa Pengecualian

Gus Ipul juga menyebut bahwa ide Kang Dedi untuk mengaitkan penerima bansos dengan keterlibatan sosial seperti pengelolaan sampah atau gotong royong justru lebih realistis dan aplikatif.

"Kalau warga diajak ikut bersih-bersih atau peduli lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawab sosial, itu justru nilai tambah yang baik," lanjutnya.

Baca Juga: Barbie Ternyata Dibuat di Indonesia, Sri Mulyani Bongkar Fakta di Tengah Isu Tarif Impor AS

Namun untuk ide vasektomi sebagai prasyarat, pemerintah disebut masih memerlukan waktu, pertimbangan hukum, serta kajian dari berbagai sisi, termasuk etika dan hak asasi manusia.

"Ini tidak bisa sekadar keputusan administratif. Harus dilihat juga dari sisi kemanusiaan dan kesehatan masyarakat,” tutup Gus Ipul.