Luhut, Sri Mulyani Hingga Airlangga Sambangi Istana Negara, Bahas Apa?

INSIBERNEWS - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto terlihat mendatangi Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (19/3/2025).

Kehadiran mereka diduga kuat untuk membahas kondisi ekonomi terkini, terutama setelah Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami penurunan tajam sehari sebelumnya.

Baca Juga: SNBT 2025 Dibuka, Ini Daya Tampung Hukum di Universitas Gadjah Mada: Ternyata Tembus...

Airlangga membenarkan bahwa agenda di Istana adalah mendengarkan pemaparan dari DEN. Namun, baik Luhut maupun Sri Mulyani memilih irit bicara kepada awak media.

“Nanti saja ya setelah rapat,” ujar Luhut singkat.

Sri Mulyani pun hanya memberikan senyuman sebelum memasuki Istana. Sikap ini semakin menambah spekulasi bahwa ada perbincangan serius terkait situasi ekonomi nasional.

Baca Juga: Remaja Konvoi Sambil Main Petasan di Kebon Jeruk, Warga Resah, KJP Bisa Dicabut!

Kehadiran para pejabat ekonomi ini terjadi tepat setelah IHSG mencatatkan kinerja terburuknya dalam beberapa waktu terakhir. Pada perdagangan Selasa (18/3/2025), indeks anjlok hingga 6,12 persen atau turun 395,86 poin ke level 6.076.

Penurunan tajam ini menjadi sinyal peringatan bagi pasar, yang tengah dihadapkan pada berbagai tantangan, baik dari dalam maupun luar negeri.

Baca Juga: Presiden Prabowo Resmikan 17 Stadion, Termasuk Stadion Kanjuruhan

Tak hanya IHSG yang terpuruk, hampir semua sektor mengalami tekanan signifikan. Sektor teknologi tercatat mengalami koreksi paling dalam, turun hingga 12,46 persen.

Sektor bahan baku juga mengalami penurunan drastis sebesar 9,78 persen, diikuti sektor properti yang merosot 5,30 persen. Sektor energi, infrastruktur, dan keuangan pun tak luput dari tren negatif, masing-masing turun 6,24 persen, 5,01 persen, dan 3,86 persen.

Baca Juga: Imbauan KAI: Jangan Ngabuburit di Jalur Kereta Api demi Keselamatan, Ancaman Denda Rp15 Juta atau Pidana 3 Bulan

Situasi ini membuat pasar dan pelaku usaha menanti langkah konkret pemerintah dalam mengantisipasi dampak lebih lanjut.