Prabowo Wacanakan Penjara Koruptor di Pulau Terpencil, KPK Dukung dengan Konsep Mandiri

INSIBERNEWS - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengusulkan langkah radikal dalam pemberantasan korupsi dengan membangun penjara khusus bagi koruptor di sebuah pulau terpencil.

Gagasan ini muncul sebagai bagian dari strategi untuk memberikan efek jera, sekaligus mencegah para pelaku melarikan diri dari hukuman.

Baca Juga: SNBT 2025: Ini Daya Tampung dan Peminat Prodi Kriya di ISBI Bandung

Rencana tersebut mendapat dukungan penuh dari Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Johanis Tanak. Ia bahkan mengusulkan agar para narapidana korupsi yang ditempatkan di pulau tersebut harus hidup mandiri dengan bertani dan berkebun untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri.

Menurut Tanak, pemerintah tidak perlu menyediakan makanan bagi mereka, cukup menyediakan alat pertanian agar para koruptor belajar bertanggung jawab atas kehidupan mereka sendiri.

Baca Juga: Profil Firman Ramadhan yang Cetak Gol di Pertandingan Malut United vs Persita Tangerang BRI Liga 1 2025

"Pemerintah cukup menyediakan alat pertanian. Biarkan mereka bekerja di ladang atau sawah untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sendiri dari hasil keringat mereka sendiri," ujar Tanak saat dikonfirmasi, Selasa (18/3/2025).

Baca Juga: Presiden Prabowo Resmikan 17 Stadion, Termasuk Stadion Kanjuruhan

Selain sistem penjara mandiri, Tanak juga mengusulkan agar hukuman bagi koruptor diperberat. Menurutnya, vonis minimal 10 tahun hingga hukuman seumur hidup akan menjadi peringatan keras bagi pejabat negara agar berpikir dua kali sebelum melakukan korupsi.

"Jika hukumannya diperberat, maka akan ada rasa takut untuk melakukan korupsi. Ini bukan sekadar hukuman, tapi juga bentuk pencegahan," tegasnya.

Baca Juga: Kabar Baik! Pengangkatan CPNS dan PPPK 2024 Dipercepat, Ini Jadwalnya

Gagasan penjara di pulau terpencil ini masih dalam tahap wacana, namun sudah memicu beragam reaksi dari berbagai pihak. Jika terealisasi, langkah ini bisa menjadi gebrakan besar dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.