OTT KPK di OKU: Kepala Dinas PUPR dan Anggota DPRD Terjaring, Uang Rp2,6 Miliar Diamankan

INSIBERNEWS - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menunjukkan taringnya dalam pemberantasan korupsi dengan menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan, pada Sabtu (15/3/2025).

Dalam operasi tersebut, tim KPK berhasil mengamankan delapan orang yang diduga terlibat dalam praktik suap, termasuk Kepala Dinas PUPR serta beberapa anggota DPRD.

Baca Juga: Karier Kim Soo Hyun Makin Merosot, Satu per Satu Brand Besar Putuskan Kontrak

Tak hanya itu, petugas juga menemukan dan menyita uang sebesar Rp2,6 miliar yang diduga sebagai bagian dari transaksi suap terkait proyek di Dinas PUPR OKU.

Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, membenarkan bahwa operasi ini berkaitan dengan kasus suap proyek di lingkungan Dinas PUPR.

Baca Juga: Minat Masuk Universitas Negeri Semarang? Prodi Pendidikan Fisika Miliki Daya Tampung Segini di SNBT 2025

Meskipun belum merinci lebih lanjut mengenai modus operandi maupun keterlibatan pihak-pihak tertentu, ia memastikan bahwa uang yang ditemukan dalam OTT tersebut akan menjadi barang bukti penting dalam pengusutan kasus ini.

"Benar, ada uang Rp2,6 miliar yang kami amankan dalam OTT di OKU. Kasus ini berkaitan dengan suap proyek Dinas PUPR," ujar Fitroh dalam keterangannya, Minggu (16/3/2025).

Baca Juga: Skandal Kim Soo Hyun & Kim Sae Ron: Foto Bocor, Keluarga Tuntut Pengakuan & Permintaan Maaf

Dari delapan orang yang terjaring dalam operasi senyap ini, empat di antaranya telah teridentifikasi, yakni Kepala Dinas PUPR OKU berinisial NOV, serta tiga anggota DPRD dari berbagai partai, yaitu FE (PDIP), FA (Partai Hanura), dan UM (PPP).

Mereka dikabarkan telah dibawa ke Gedung Merah Putih KPK di Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dugaan sementara, mereka terlibat dalam skema suap yang berkaitan dengan proyek-proyek strategis di daerah tersebut.

Baca Juga: Hadir di GBK! Cobain Beragam Aktivitas Seru di Kapan Lagi Buka Bareng BRI Festival 2025

Kapolres OKU, AKBP Imam Zamroni, juga membenarkan adanya operasi yang dilakukan oleh KPK di wilayahnya. Ia menjelaskan bahwa pihak kepolisian hanya bersifat fasilitatif dengan menyediakan tempat pemeriksaan bagi tim KPK.

"Siang tadi, kami dihubungi tim KPK untuk menyiapkan lokasi pemeriksaan. Kami hanya mendukung proses ini," ujar Imam Zamroni, Minggu (16/3/2025).