INSIBERNEWS - Pemerintah Inggris tengah menyiapkan langkah antisipasi untuk menolong para pemasok Jaguar Land Rover (JLR) yang kini terhimpit masalah besar usai serangan siber melumpuhkan rantai produksi perusahaan otomotif tersebut.
Dilansir BBC, Kamis (25/9/2025), serangan siber yang terjadi pada akhir Agustus lalu membuat sistem jaringan internal JLR lumpuh total. Kondisi ini memaksa perusahaan menghentikan sementara aktivitas produksi di sejumlah pabrik hingga setidaknya bulan depan.
Gangguan berkepanjangan tersebut menimbulkan efek domino ke rantai pasok. Pemasok kecil yang selama ini bergantung penuh pada pesanan JLR mulai kewalahan menghadapi kerugian. Tanpa aliran pendapatan baru, banyak di antara mereka yang terancam gulung tikar.
Situasi ini membuat pemerintah Inggris turun tangan untuk mencari solusi. Opsi dukungan finansial hingga insentif darurat sedang dipertimbangkan guna mencegah kebangkrutan massal di sektor pemasok otomotif.
Baca Juga: UEFA Dikabarkan Siap Gelar Voting untuk Larang Israel Ikut Kompetisi Internasional
Seorang pejabat senior menegaskan, langkah penyelamatan bukan hanya untuk menyokong perusahaan besar seperti JLR, tetapi juga melindungi ribuan pekerja yang menggantungkan hidup dari industri ini.
“Dampaknya bukan hanya ke Jaguar Land Rover saja, tetapi juga ke ekosistem bisnis kecil di sekitarnya. Kita tidak bisa membiarkan mereka runtuh begitu saja,” ujar sumber pemerintah yang enggan disebutkan namanya.
Sejak awal September, sejumlah asosiasi bisnis di Inggris juga mendesak pemerintah segera membuat paket kebijakan darurat. Mereka menilai, jika pabrik JLR tidak kunjung pulih, imbasnya bisa meluas ke industri otomotif lain yang saling terkoneksi.
Jaguar Land Rover sendiri hingga kini masih berupaya memulihkan sistem IT mereka dengan bantuan pakar keamanan siber. Namun, belum ada kepastian kapan lini produksi bisa kembali normal sepenuhnya.
Kejadian ini menjadi pengingat bahwa serangan siber kini bukan lagi sekadar ancaman digital, melainkan punya dampak nyata pada ekonomi dan lapangan kerja.
Pemerintah Inggris pun dituntut bergerak cepat agar krisis ini tidak berubah menjadi gelombang kebangkrutan di sektor industri otomotif.***