Ia menyebutkan ada 4 kriteria yang tidak mengalami efisiensi anggaran tersebut.
“Gaji pegawai, layanan dasar prioritas pegawai, layanan publik, bantuan sosial,” jelasnya.
“Jadi mitigasi bencana merupakan layanan publik yang dipastikan optimal,” tambah Hasan.
Baca Juga: Harga Kopi Arabika Melonjak! Sentuh Rekor Tertinggi, Tembus Rp155 Juta per Ton
Adapun, diungkapkan oleh Kepala Biro Hukum, Humas, dan Kerja Sama BMKG, Muslihhuddin jika BMKG mendukung efisiensi anggaran yang dilakukan oleh Presiden Prabowo.
Namun BMKG sendiri juga tengah berusaha untuk mengajukan permohonan dispensasi atas pemotongan anggaran ini.
Persoalan mitigasi bencana di Indonesia merupakan hal yang harus dilakukan dan tidak bisa diabaikan, mengingat hal ini menyangkut keselamatan rakyat.
Baca Juga: Manchester City Kalah di Kandang, John Stones: Saya Marah dan Frustrasi!
“Oleh karena itu perlu adanya dukungan yang berfungsi secara maksimal dalam membangun masyarakat yang tahan bencana,” ujarnya.***