INSIBERNEWS – Pasukan keamanan Israel melancarkan operasi militer besar-besaran di Kota Jenin, Tepi Barat, sehari setelah kelompok pemukim Israel melakukan serangan terhadap warga Palestina. Insiden ini semakin memperburuk ketegangan di wilayah yang telah lama menjadi pusat konflik.
Baca Juga: Presiden Prabowo akan Lanjutkan Pembangunan IKN, Siapkan Anggaran Rp 48,8 Triliun
Menurut Kementerian Kesehatan Palestina, setidaknya delapan warga Palestina tewas dalam serangan tersebut, sementara 35 lainnya mengalami luka-luka.
Palang Merah Palestina melaporkan bahwa petugas medis mereka kesulitan memberikan bantuan karena pasukan Israel menghalangi akses ke lokasi kejadian.
Baca Juga: Justin Bieber Dikabarkan Unfollow Hailey di Instagram, Rumah Tangga Retak?
Beberapa tenaga medis, termasuk dokter dan perawat, juga menjadi korban dalam serangan ini, seperti diungkapkan oleh Direktur Rumah Sakit Khalil Suleiman di Jenin, Wissam Bakr.
Operasi yang disebut "Tembok Besi" ini dilakukan bersamaan dengan upaya gencatan senjata di Jalur Gaza yang sudah memasuki hari ketiga.
Baca Juga: KPK Geledah Rumah Anggota DPR Satori Terkait Kasus Dugaan Korupsi Dana CSR Bank Indonesia
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan bahwa operasi tersebut bertujuan memperkuat keamanan di wilayah yang disebutnya sebagai Yudea dan Samaria.
Netanyahu menegaskan bahwa tindakan Israel adalah bagian dari upaya sistematis untuk menghadapi ancaman yang disebutnya sebagai "poros Iran," mencakup wilayah Gaza, Lebanon, Suriah, hingga Yaman.
Baca Juga: Gibran: Kebakaran Kemayoran Jadi Pengingat Pentingnya Mitigasi di Kawasan Padat Penduduk
Namun, operasi ini juga disertai dengan pembatasan kebebasan bergerak bagi warga Palestina di Tepi Barat. Israel telah mendirikan ratusan pos pemeriksaan baru, yang semakin memperparah kondisi kehidupan warga Palestina.
Sementara itu, Otoritas Palestina mengecam tindakan ini sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang serius, terutama setelah kekerasan yang dilakukan kelompok pemukim Israel sehari sebelumnya.
Baca Juga: Pengamat: KPK Perlu Telusuri Penyuap dalam Kasus Gratifikasi Bupati Situbondo