INSIBERNEWS - Ribuan warga Korea Selatan turun ke jalan pada Rabu, 4 Desember 2024, untuk mengungkapkan protes keras terhadap kebijakan darurat militer yang diumumkan oleh Presiden Yoon Suk Yeol.
Unjuk rasa ini dipusatkan di depan Kantor Presiden di Seoul, dengan para demonstran menuntut Yoon mengundurkan diri setelah kebijakan yang kontroversial tersebut diberlakukan selama hanya enam jam.
Baca Juga: Wapres Gibran Soroti Pentingnya Perbaikan Kurikulum Olahraga untuk Cegah Obesitas Anak
Kebijakan darurat militer yang sempat diberlakukan pada Selasa malam langsung dibatalkan pada Rabu pagi setelah mendapat tentangan luas dari parlemen dan masyarakat.
Menurut laporan dari KBS, keputusan pengunduran diri tidak hanya datang dari para demonstran, namun juga dari sejumlah staf senior di kepresidenan yang memilih mundur sebagai bentuk protes terhadap kebijakan yang mereka anggap tidak tepat.
Kebijakan tersebut memberikan kekuasaan besar kepada militer untuk menjaga ketertiban dan keamanan negara, namun menimbulkan kecemasan dan perdebatan di kalangan politisi serta masyarakat umum, yang khawatir akan dampaknya terhadap stabilitas politik.
Pada pukul 10.25 malam, Presiden Yoon mengumumkan pemberlakuan status darurat militer, namun segera mencabutnya pada pukul 4.27 pagi setelah mendapat penolakan keras dari mayoritas anggota parlemen.
Hal ini menjadikan kebijakan tersebut batal hanya dalam waktu singkat. Ini adalah pertama kalinya dalam 45 tahun Korsel mengeluarkan kebijakan darurat militer, dan pembatalannya menambah ketegangan politik yang semakin meningkat.
Ribuan pengunjuk rasa terlihat berkumpul di sekitar Kantor Presiden di Seoul, dengan sebagian besar massa sebelumnya melakukan aksi serupa di Gwanghwamun Square.
Sebagian besar demonstran merupakan anggota partai oposisi yang selama ini kritis terhadap kebijakan pemerintah.
Baca Juga: BMKG Ingatkan Ancaman Banjir Besar, Jakarta Siapkan Langkah Antisipasi Maksimal