INSIBERNEWS - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, menegaskan komitmennya untuk memberantas oknum yang menghambat distribusi pupuk di Indonesia.
Pupuk merupakan komoditas vital dalam meningkatkan produksi pertanian, dan Erick menyatakan tidak ada toleransi bagi pihak-pihak yang mencoba memanfaatkan situasi untuk kepentingan pribadi.
Baca Juga: Pengusaha Israel Tawarkan USD100 Ribu Untuk Warga Gaza Yang Bebaskan Sandera
Setelah melakukan rapat koordinasi di Kementerian Pertanian pada Selasa, 22 Oktober 2024, Erick mengatakan,
"Kami memastikan tidak ada lagi permainan di Pupuk. Kami akan menindak tegas pihak-pihak yang selama ini menghalangi distribusi pupuk."
Hingga 9 Agustus 2024, penyerapan pupuk bersubsidi oleh pemerintah masih jauh dari target, hanya mencapai 4,3 juta ton atau 41,95 persen dari alokasi 9,55 juta ton.
Baca Juga: Prabowo Tegaskan Komitmen Pada Program Makan Bergizi
Hal ini disebabkan oleh lambatnya kepala daerah dalam menerbitkan surat keputusan (SK) alokasi penerima pupuk bersubsidi sesuai dengan penetapan alokasi baru.
Masalah lainnya adalah ketidakpastian yang dirasakan oleh distributor dan kios pupuk bersubsidi.
Mereka khawatir dengan tingginya angka koreksi distribusi yang meningkat signifikan dibanding tahun sebelumnya.
Baca Juga: Sidang Perdana Supriyani, Diwarnai Aksi Damai Ribuan Guru di PN Andoolo Konsel
Pada 2023, koreksi distribusi pupuk mencapai 4.000 ton, sedangkan untuk periode Januari hingga Juni 2024, angka tersebut sudah melambung menjadi 19.000 ton.
Tanpa perubahan dalam petunjuk teknis (juknis) penyaluran, angka ini diperkirakan akan terus bertambah.
Dalam konteks ini, Ombudsman RI juga menemukan masih banyak petani yang tidak melakukan penebusan pupuk bersubsidi.