INSIBERNEWS - Guru Besar Hukum Tata Negara Mahfud MD menilai bahwa UU Pilkada yang telah ditetapkan membuat banyak perubahan di politik termasuk KIM Plus.
KIM Plus yang semula dinilai sebagai koalisi gemuk partai politik jelang Pilkada saat ini dinilai kehilangan taringnya.
Tidak hanya KIM Plus saja yang merasakan dampak dari aspirasi warga, bahkan upaya hegemoni pihak tertentu juga terhenti.
Baca Juga: Waduh! Ada Ancaman Serius Ekonomi Indonesia Jelang Akhir Masa Jabatan Jokowi
Dilansir InsiberNews dari kanal YouTube Mahfud MD Official (8/9/2024), menurut Mahfud MD, gerakan warga sipil dan juga mahasiswa dalam demo revisi UU Pilkada sangat berpengaruh.
Salah satunya yaitu menghentikan upaya-upaya hegemoni dalam dunia politik jelang Pilkada.
“Gerakan kampus dan masyarakat sipil itu berhasil menghentikan langkah-langkah hegemoni, karena sekarang hegemoni politik terutama dalam rangka Pilkada kan sudah tidak ada,” ujar Mahfud MD.
“Kalau dulu kan orang mencekam, semua dikendalikan oleh apa yang disebut KIM Plus, dari pusat sampai ke daerah-daerah mau di atur,” tambahnya.
Hegemoni politik merupakan pada dominasi suatu negara atau kelompok dalam menentukan arah dan kebijakan global atau regional.
Istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan situasi di mana suatu pihak memiliki pengaruh besar terhadap negara, baik secara langsung maupun tidak langsung.
Baca Juga: Wow! Punya Kekayaan Rp20 Triliun, Selena Gomez Menjadi Miliarder Termuda AS
Hegemoni bisa terjadi melalui berbagai cara, termasuk kekuatan militer, pengaruh ekonomi, atau dominasi ideologi.