INSIBERNEWS - Dugaan larangan menggunakan hijab ketika berlangsungnya acara pengukuhan Paskibraka nasional oleh presiden Joko Widodo (Jokowi), dimana terdapat 18 paskibraka putri yang dalam kesehariannya mengenakan hijab, kemudian harus dilepaskan.
Diketahui peristiwa ini menjadi konroversi, karena saat datang ke pemusatan latihan, baik saat latihan, hingga gladi seluruh Paskibraka putri yang berhijab itu tetap mengenakan jilbab, seperti dari provinsi Aceh.
Ketua DPP PKS Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK) Kurniasih Mufidayati, angkat bicara terkait dugaan pelepasan jilbab terhadap 18 Paskibraka utusan provinsi yang bertugas di IKN.
Baca Juga: Mundur Dari Ketua Umum Golkar, Posisi Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto Juga Terancam?
Menurut Kurniasih insiden harus lepas jilbab ini, sangat kontradiktif dengan semangat Muslimah Indonesia.
Karena menutup aurat bagi wanita muslim adalah ajaran yang sakral, saat ini sudah ada berbagai bentuk modern hijab tanpa menghalangi mereka untuk berprestasi.
"Untuk menerapkan ajaran agama, sudah banyak ide kreatif dikembangkan dalam berhijab. Ini malah kemunduran namanya jika ada pelarangan berjilbab di Paskibraka." kata Kurniasih, pada Rabu (14/8/2024).
Baca Juga: Heboh! Jokowi Akhirnya Buka Suara Soal Isu Cawe-cawe Mundurnya Airlangga Hartarto dari Ketua Golkar
Selanjutnya Ia membadingkan kalau, tahun sebelumnya, Paskibraka berhijab tidak masalah, bahkan pernah ada Paskibraka berhijab yang membawa baki bendera pusaka.
Kurniasih menilai, larangan jilbab di Paskibraka merupakan kemunduran, di saat yang sama banyak Muslimah berhijab telah mengukir prestasi nasional dan internasional.
Diketahui, larangan menggunakan untuk Tim Paskibraka putri adalah ketika masa orde baru.
Kemudian, Ia meminta Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) karena seharusnya badan ini menjadi pihak yang paling paham soal implementasi Pancasila.
"Pancasila itu implementasinya menghormati keyakinan pemeluk agama dalam menjalankan ajaran agama di Indonesia termasuk menggunakan hijab bagi Muslimah yang sudah baligh. BPIP harusnya jadi pihak yang paling paham soal implementasi Pancasila ini," tuturnya.