INSIBERNEWS - Melihat adanya peristiwa peretasan di Pusat Data Nasional Sementara (PDNS), Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun ikut buka suara. Jokowi meminta adanya evaluasi dan dicarikan solusi ke depan.
"Ya sudah kita evaluasi semuanya. Yang paling penting semuanya harus dicarikan solusinya agar tidak terjadi lagi," kata Jokowi setelah meresmikan Pabrik Baterai Kendaraan Listrik, di Karawang, Jawa Barat, Rabu (3/7/2024).
Jokowi meminta adanya sistem back up secara nasional. Ia mengatakan sistem itu akan berguna jika kejadian peretasan kembali terulang.
Baca Juga: Pusat Data Nasional Kena Ransomware, Pemerintah Akui Data Tidak Bisa Dipulihkan
"Di-backup semua data nasional kita sehingga kalo ada kejadian kita tidak terkaget-kaget," ujarnya.
Pemerintah juga telah menggelar rapat koordinasi menyikapi peretasan PDNS. Rapat tersebut digelar di Kemenko Polhukan pada Senin, 1 Juli 2024.
Adapun rapat tersebut dihadiri oleh Menkominfo Budi Arie Setiadi dan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinca Siburian dan Direktur Utama PT Telkom Ririek Adriansyah.
Menko Polhukam Hadi Tjahjanto menyebut pemerintah bakal menyiapkan 4 lapis pencadangan (backup) usai PDNS2 diserang ransomware. Pemerintah pun mewajibkan setiap kementerian ikut membuat pencadangan.
"Setiap tenant atau kementerian juga harus memiliki backup, ini mandatory, tidak opsional lagi. Sehingga kalau secara operasional pusat data nasional sementara berjalan, ada gangguan, masih ada backup, yaitu di DRC atau hot site yang ada di Batam," ungkap Hadi dalam konferensi pers di kantornya, Senin (1/7).
Baca Juga: Mengerikan! Ini Fakta Baru Anak Bunuh Ayah Kandung di Jakarta Timur, Ternyata Sudah Direncanakan
"Kemudian juga akan kita backup dengan cloud cadangan. Cloud cadangan ini secara zonasi. Jadi nanti data-data yang sifatnya umum, kemudian data-data yang memang seperti statistik dan sebagainya itu akan disimpan di Cloud. Sehingga tidak penuh data yang ada di PDN," pungkasnya.