Yeremia juga menjelaskan, manajemen RSUD Banten tidak boleh tebang pilih untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat, sebab semua warga memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.
"Ini tidak boleh ada diskriminasi kesehatan, masyarakat harus diberi informasi sebaik mungkin," tandasnya .
Baca Juga: Kejati Banten dinilai Lambat, Mahasiswa, Minta Kasus Alih Fungsi Lahan di Banten ditangani Kejagung
Yeremia menegaskan, pelayanan RSUD Banten sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) menjadi catatan merah. Sebab seharusnya dengan status BLUD RSUD Banten bisa memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat.
"Pelayanan harus semakin ditingkatkan, bagaimana antrean masyarakat dilihat dan diperbaiki sistemnya," ucapnya
"Jangan sibuk rapat tapi pelayanan masyarakat semakin dikeluhkan," imbuhnya.
Kata Yeremia pihaknya akan melakukan pemanggilan terhadap management RSUD dan akan memantau pelayanan di rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Banten tersebut.
"Kita lihat ada engga niat baik untuk semakin memperbaiki layanan yang dikeluhkan tersebut," tandasnya.