INSIBERNEWS - Posisi politik Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid kini berada di ujung tanduk dan terus menuai sorotan tajam.
Di tengah upaya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut tuntas skandal dugaan korupsi di internal kementeriannya, terungkap fakta mengejutkan bahwa sang menteri ternyata telah menanggalkan jabatannya dari struktur kepengurusan Partai Golkar.
Ketiadaan pijakan struktural di partai ini dinilai membuat posisi tawarnya kian goyah saat menghadapi badai hukum.
"Sebenarnya sudah lama. Seingat saya, sudah lebih dari enam bulan lalu. Pak Nusron menemui ketua umum langsung," ungkap Sekretaris Jenderal Partai Golkar, M. Sarmuji, pada Sabtu (19/9/2026), yang membenarkan kabar pengunduran diri tersebut sembari menegaskan bahwa Nusron kini hanya berstatus sebagai kader biasa tanpa jabatan strategis.
Sorotan yang mengarah pada sosok Nusron ini sangat beralasan, mengingat namanya terus terseret dalam pusaran kasus dugaan suap pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB).
Skandal mafia tanah tersebut meledak ke publik tak lama setelah KPK menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada 14 September 2026, yang berujung pada penetapan delapan orang tersangka, termasuk pihak-pihak yang dikabarkan sebagai orang kepercayaan sang menteri.
"Tidak masuk di akal publik yang begini ini tidak diperiksa. Enggak masuk akal. Sudah disebut kok terang-terangan," tegas mantan Menko Polhukam Mahfud MD, yang secara terbuka mengkritisi lambannya langkah KPK dan mendesak agar atasan langsung dari para tersangka segera dipanggil untuk dimintai keterangan.
"Pertama, kami menghormati apa yang diproses oleh aparatur penegak hukum, dalam hal ini KPK. Kami juga akan mengikuti dan kami akan membantu proses yang ada di sini," tutur Nusron Wahid saat ditemui di lobi Kementerian ATR/BPN pada Jumat (18/9/2026), menunjukkan sikap kooperatifnya demi menjawab desakan publik.
"Apakah kemudian nanti ada pihak-pihak lain yang diduga punya peran signifikan dalam konstruksi perkara tersebut? Kita sama-sama tunggu perkembangannya," jelas Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, yang memberikan imbauan agar masyarakat bersabar karena penyidik masih sibuk merangkai alat bukti pasca-operasi senyap tersebut.
Di tengah gempuran tekanan hukum dan isolasi politik di tubuh partainya, Nusron terus berupaya keras meyakinkan publik bahwa badai yang menerpanya tidak mengganggu institusi.
Sang menteri menjamin bahwa ritme pelayanan masyarakat di lingkungan Kementerian ATR/BPN tetap berjalan normal, seraya menginstruksikan seluruh jajarannya untuk merapatkan barisan dan bekerja sesuai standar operasional yang berlaku.(*)