Terkait aksi demonstrasi di kantor Dinas Pendidikan Jawa Barat, Dedi mengaku pihaknya tetap terbuka menerima berbagai bentuk kritik maupun luapan emosi masyarakat.
Ia mengungkapkan bahwa orang tua yang sempat viral tersebut sebenarnya hendak dibantu petugas, namun tidak memberikan data lengkap mengenai identitas anak maupun sekolah tujuan.
Meski demikian, Dedi menegaskan pemerintah harus tetap melayani masyarakat dengan baik.
“Pemerintah harus siap menerima emosi warga. Yang terpenting adalah memberikan pelayanan terbaik,” ucapnya.
Baca Juga: Pasar Sambut Positif Negosiasi AS-Iran, Rupiah Kembali Bangkit ke Rp17.860 per Dolar
Menanggapi usulan masyarakat agar sistem penerimaan siswa kembali menggunakan parameter Nilai Ebtanas Murni (NEM) atau nilai ujian, Dedi mengaku setuju karena dianggap lebih sederhana dan mudah dipahami.
Namun demikian, ia menegaskan bahwa aturan mengenai sistem penerimaan siswa sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
“Kami di daerah hanya menjalankan dan menyesuaikan aturan yang ditetapkan pemerintah pusat,” jelasnya.
Baca Juga: Aksi Demo Mahasiswa Makin Membludak, Transjakarta hingga Jalan Sudirman Ditutup
Dedi bahkan sempat berseloroh bahwa apabila diberi kewenangan penuh, ia ingin membuat sistem penerimaan sekolah menjadi jauh lebih sederhana dan mudah diakses masyarakat. ***