INSIBERNEWS - Pemerintah Indonesia kembali menunjukkan komitmennya dalam menjaga perdamaian dunia dengan mengirimkan ratusan prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) ke Lebanon sebagai bagian dari misi Pasukan Sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa di Lebanon atau UNIFIL.
Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, menyampaikan bahwa sebanyak 780 personel TNI dijadwalkan berangkat menuju Lebanon pada 22 Mei 2026 mendatang.
“Rencananya tanggal 22 Mei 2026. Sebanyak 780 personel TNI akan diberangkatkan untuk bergabung dalam misi UNIFIL,” ujar Sugiono usai menghadiri pernyataan pers bersama Indonesia dan Singapura di Jakarta, Selasa.
Pengiriman pasukan tersebut merupakan bagian dari rotasi rutin untuk menggantikan personel TNI yang saat ini tengah bertugas di wilayah konflik Lebanon di bawah naungan PBB.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI, Yvonne Mewengkang, menegaskan bahwa keikutsertaan Indonesia dalam misi UNIFIL menjadi bukti nyata konsistensi Indonesia dalam mendukung perdamaian internasional sesuai amanat konstitusi.
Menurut Yvonne, Indonesia tetap berkomitmen menjalankan misi perdamaian meskipun sebelumnya tiga prajurit TNI yang tergabung dalam pasukan penjaga perdamaian gugur pada akhir Maret 2026.
Baca Juga: Pemprov DKI Ingatkan Panitia Kurban: Stop Bungkus Daging Pakai Plastik Hitam
“Kami sangat menyesalkan insiden tersebut. Namun komitmen Indonesia terhadap perdamaian dunia harus tetap berjalan,” ujarnya.
Meski tetap mengirim pasukan, pemerintah menegaskan bahwa aspek keamanan dan keselamatan personel TNI menjadi prioritas utama yang tidak bisa ditawar.
Kemlu RI memastikan kesiapan personel yang akan diberangkatkan dilakukan secara matang guna meminimalkan risiko di lapangan dan mencegah terulangnya insiden serupa.
Selain itu, Indonesia juga terus mendorong Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menyelesaikan investigasi atas insiden yang menewaskan prajurit UNIFIL asal Indonesia secara menyeluruh dan transparan.
Yvonne menyebut proses investigasi awal telah rampung, namun pemeriksaan lanjutan masih berlangsung. Pemerintah Indonesia melalui Perwakilan Tetap RI di New York juga terus menjalin komunikasi intensif dengan pihak PBB terkait perkembangan kasus tersebut.