news

Eks KSAD Dudung Abdurachman Resmi Dilantik Prabowo Jadi KSP Usai Reshuffle, Siap Buka Aduan 24 Jam untuk Rakyat

Senin, 27 April 2026 | 17:01 WIB
Eks KSAD Dudung Abdurachman Resmi Dilantik Prabowo Jadi KSP Usai Reshuffle (Sekretariat Presiden )

INSIBERNEWS - Presiden Prabowo Subianto resmi melakukan perombakan kabinet dengan melantik enam pejabat baru di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan RI, Jakarta pada Senin, 27 April 2026.

Dalam acara tersebut, para pejabat yang dilantik diambil sumpah jabatannya secara langsung di hadapan Presiden. 

Nama-nama yang masuk dalam reshuffle kali ini antara lain Jumhur Hidayat, Hanif Faisol Nurofiq, Dudung Abdurachman, Hasan Nasbi, Abdul Kadir Karding, serta Muhammad Qodari.

Baca Juga: Prabowo Reshuffle Kabinet, Resmi Lantik 6 Pejabat Baru! Ada Eks KSAD Dudung Abdurachman hingga Ketum KSPSI Jumhur Hidayat

Salah satu sorotan adalah penunjukan Dudung Abdurachman sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP), menggantikan Muhammad Qodari. 

Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) itu mengemban peran strategis sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat.

Dudung menegaskan komitmennya untuk membuka akses pengaduan publik selama 24 jam penuh. Menurutnya, langkah ini penting agar pemerintah dapat merespons langsung berbagai keluhan masyarakat secara cepat dan tepat.

Baca Juga: Keluarga Soroti Kejanggalan Kasus PRT Loncat dari Lantai 4 di Benhil, Polisi Dalami Dugaan Tekanan Kerja

“Laporan masyarakat akan kami buka selama 24 jam,” ujarnya usai pelantikan di Istana Negara.

Selain itu, Dudung juga mendapat mandat untuk memastikan program prioritas pemerintah berjalan optimal. Ia menekankan pentingnya koordinasi lintas kementerian dan lembaga guna mempercepat realisasi agenda strategis nasional.

Tak hanya itu, Dudung juga berencana memangkas hambatan birokrasi yang dinilai berbelit. Ia ingin memastikan tidak ada kendala administratif yang menghambat pelaksanaan program prioritas Presiden.

Baca Juga: Teror Air Keras di Cengkareng: Pengendara Sepeda Listrik Diserang OTK, Polisi Buru Pelaku

“Koordinasi dengan kementerian dan pemerintah daerah harus solid. Jika ada birokrasi yang menghambat, akan kita sederhanakan,” tegasnya.

Ia pun mengajak masyarakat untuk aktif melaporkan jika menemukan program pemerintah yang tidak berjalan sesuai rencana.

Halaman:

Tags

Terkini